LombokPost – Anggota DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron, menyoroti adanya masalah serius terkait kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerahnya.
Ia secara spesifik mengkritik minimnya jumlah ahli gizi yang bertugas mengawasi standar gizi di setiap dapur produksi MBG.
Kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi mutu dan kelayakan gizi makanan yang disalurkan kepada penerima program.
“Jumlahnya sangat tidak ideal,” kata Anggota DPRD Ahmad Azhari Gufron, Selasa (7/10).
Ia menyebut saat ini hanya ada satu ahli gizi yang bertanggung jawab terhadap 3.500 porsi makanan setiap hari. Kondisi ini jauh dari standar rumah sakit yang menugaskan 5-10 ahli gizi untuk 1.000 pasien.
“Ketimpangan tersebut membuat perencanaan menu dan pengawasan kualitas makanan tidak maksimal,” kata pria berlatar belakang pendidikan kesehatan ini.
Menurut Gufron, peran ahli gizi sangat krusial dalam menentukan nilai gizi, kandungan protein, dan komposisi karbohidrat yang sesuai kebutuhan anak. Setiap menu seharusnya dirancang berbeda setiap hari dan memenuhi standar kesehatan.
“Tidak boleh sama,” ujarnya.
Minimnya tenaga ahli menyebabkan perhitungan kebutuhan gizi sering tidak optimal. Hal itu diduga menjadi salah satu penyebab munculnya kasus gangguan pencernaan pada peserta didik, seperti diare, setelah mengonsumsi makanan MBG.
Selain masalah tenaga ahli, Gufron juga menyoroti lemahnya pengawasan teknis dan sertifikasi dapur. Dari 27 dapur penyedia MBG di Kota Mataram, hanya lima yang memiliki Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi (SLHS).
“Sertifikasi ini penting untuk memastikan proses pengolahan makanan sesuai standar kesehatan,” tekannya.
Ia menyebut, sejak awal pelaksanaan, pemerintah pusat lebih fokus membentuk Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), sehingga aspek teknis seperti sertifikasi dan kualitas tenaga gizi dikesampingkan. Padahal, keterlibatan Dinas Kesehatan sangat penting dalam proses verifikasi dan pengawasan dapur.
“Harus ada peran Dinas Kesehatan,” tekannya.
Minimnya koordinasi antarinstansi juga memperburuk pelaksanaan program. Distribusi makanan sering terlambat karena pembagian tugas tidak jelas.
“Makanan yang sudah siap sejak pagi dibagikan siang hari, sehingga kualitasnya menurun,” ucapnya.
Gufron mendesak Sekretaris Daerah Kota Mataram segera mengumpulkan seluruh pengelola dapur untuk menyatukan standar kerja. Koordinasi harus melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, pihak sekolah.
“Bahkan bila perlu libatkan kader posyandu agar pengawasan lebih efektif,” ucapnya.
MBG sebagai program dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya terkesan eksklusif dan tertutup. Padahal semestinya, program yang bagus itu, mesti mendapat dukungan semua pihak termasuk dalam hal ini pemerintah daerah.
MBG merupakan program strategis pemerintah pusat yang harus dijalankan dengan serius. Jika tidak ditangani secara profesional, tujuan program meningkatkan asupan gizi akan sulit tercapai.
“Program MBG ini sangat bagus,” tandasnya. (zad/r9)
Editor : Pujo Nugroho