LombokPost – Di tengah pemangkasan dana transfer ke daerah sebesar Rp 370 miliar, Fraksi PKS DPRD Kota Mataram mengambil langkah nyata. Mereka menjemput langsung program bantuan dari pemerintah pusat agar pembangunan di daerah tidak tersendat.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Mataram Ismul Hidayat, bersama anggota fraksi bertemu dengan anggota DPR RI H. Abdul Hadi, di Gedung DPR RI Jakarta. Pertemuan ini menghasilkan kabar gembira bagi warga Mataram.
Dari hasil pertemuan tersebut, disepakati alokasi 100 unit rumah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Kota Mataram pada tahun 2026.
Langkah itu disebut Ismul sebagai bentuk keaktifan anggota DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui jalur politik dan komunikasi antarlembaga.
“Ini bagian dari ikhtiar kami untuk menjemput program pusat. Kita tidak bisa hanya menunggu,” ujar Ismul.
Menurutnya, kondisi fiskal daerah tahun depan menghadapi tantangan berat setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer sekitar Rp 370 miliar. Karena itu, setiap peluang program pusat harus dioptimalkan.
“Kami sadar APBD terbatas, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat. Jadi, upaya jemput bola ini adalah solusi konkret,” ujarnya.
Selain program tahun 2026, Ismul juga menyebut tahun 2025 Kota Mataram sudah mendapat jatah BSPS di beberapa kelurahan, masing-masing sebanyak 10 unit rumah. Proses pengerjaannya kini sedang berjalan.
Ia menilai keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara Fraksi PKS di daerah dengan perwakilan PKS di DPR RI. Komunikasi politik yang solid menjadi kunci hadirnya program pusat di daerah.
“Koordinasi lintas fraksi ini sangat penting agar kebutuhan daerah bisa diperjuangkan langsung di pusat,” katanya.
Program BSPS sendiri menyasar rumah-rumah tidak layak huni agar masyarakat berpenghasilan rendah memiliki tempat tinggal yang layak.
“Bantuan ini menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan menjadi bukti nyata kerja politik yang berpihak,” tambahnya.
Ismul menegaskan, Fraksi PKS akan terus aktif menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat. Ia berharap langkah ini bisa menginspirasi fraksi-fraksi lain di DPRD Mataram.
“Kita ingin buktikan bahwa fungsi dewan bukan hanya legislasi, tapi juga memperjuangkan kebutuhan rakyat secara langsung,” ucapnya.
Menurutnya, kerja politik semestinya diukur dari hasil nyata di lapangan, bukan sekadar retorika. Ia menegaskan Fraksi PKS akan terus menjemput peluang-peluang pembangunan ke depan.
“Politik yang bermanfaat itu ketika kita bisa membawa pulang hasil untuk rakyat,” tegasnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin