LombokPost — Ketua DPC Partai Demokrat Kota Mataram Shinta Primasari, menegaskan bahwa sikap Partai Demokrat terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD bukanlah bentuk perubahan sikap politik, melainkan hasil kajian yang telah dilakukan sejak awal.
Shinta menepis anggapan Demokrat ikut arus atau sekadar menyesuaikan diri dengan dinamika politik nasional. Menurutnya, sejak awal Demokrat selalu menempatkan proses pengambilan keputusan pada kajian yang matang dan pertimbangan rasional.
“Bukan berubah. Dari awal Demokrat selalu menyampaikan bahwa setiap kebijakan harus dikaji terlebih dahulu dengan semua pertimbangan yang terbaik,” ujar Shinta saat dimintai tanggapan, Selasa (6/1/2026).
Ia menjelaskan, sikap tersebut diambil setelah melalui proses analisis yang menyeluruh terhadap berbagai aspek, mulai dari efektivitas penyelenggaraan demokrasi, stabilitas pemerintahan daerah, hingga efisiensi anggaran negara.
“Setelah dikaji dan dianalisis, memang secara objektif lebih baik kepala daerah dipilih melalui DPRD,” katanya.
Shinta menilai, mekanisme pemilihan lewat DPRD tetap memiliki legitimasi demokratis yang kuat, mengingat anggota DPRD merupakan representasi rakyat yang dipilih langsung melalui pemilu.
“Perlu dipahami juga DPRD itu kan dipilih oleh rakyat. Jadi secara demokrasi tetap ada keterwakilan rakyat di sana,” tegasnya.
Menurutnya, demokrasi tidak semata-mata diukur dari mekanisme pemilihan langsung, tetapi juga dari kualitas hasil kepemimpinan dan efektivitas pemerintahan yang dihasilkan.
Ia menambahkan, Demokrat memandang perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pilkada langsung yang selama ini berjalan, termasuk dampaknya terhadap biaya politik dan potensi konflik di daerah.
“Kalau kita bicara kepentingan bangsa dan daerah, tentu semua opsi harus dibuka dan dikaji secara objektif, bukan emosional,” ujarnya.
Shinta menegaskan, Demokrat tidak anti terhadap pilkada langsung, namun berpandangan bahwa sistem politik harus adaptif terhadap tantangan zaman dan kebutuhan pemerintahan yang efektif.
“Demokrat tidak menutup mata terhadap dinamika demokrasi. Tapi prinsip kami, keputusan politik harus rasional dan berbasis kajian,” katanya.
Di tingkat daerah, lanjut Shinta, Partai Demokrat Kota Mataram mengikuti dan menghormati arah kebijakan partai secara nasional, sembari tetap menyerap aspirasi masyarakat di akar rumput.
Ia juga menilai diskursus soal mekanisme pilkada seharusnya tidak dipersempit menjadi soal menang atau kalah, melainkan bagaimana menghadirkan kepemimpinan daerah yang kuat dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Yang paling penting itu hasilnya. Pemimpin yang lahir mampu bekerja untuk rakyat dan daerahnya,” ucapnya.
Shinta berharap perdebatan publik terkait wacana pilkada lewat DPRD dapat berlangsung secara sehat dan berbasis argumen, bukan saling mencurigai sikap politik masing-masing pihak.
“Kita ingin diskusi yang dewasa. Demokrasi itu bukan soal ego, tapi soal mencari sistem terbaik untuk kepentingan bersama,” pungkasnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin