LombokPost – Pembangunan kompleks perkantoran Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram memasuki babak baru. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram memastikan pengerjaan tahap kedua akan segera dimulai pada awal tahun 2026 ini dengan menggunakan skema kontrak tahun jamak (multiyears).
Langkah ini diambil untuk menjamin keberlanjutan proyek hingga tuntas dalam tiga tahun ke depan, guna menciptakan pusat pemerintahan yang representatif bagi ibu kota Provinsi NTB.
Kepala Dinas PUPR Kota Mataram Lale Widiahning mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang fokus pada persiapan lelang Manajemen Konstruksi (MK). "Target lelang selesai akhir Januari ini," kata dia.
Setelah MK terpilih, dokumen lelang konstruksi fisik akan segera diproses. Sementara, Rencana Anggaran Biaya (RAB) telah melewati reviu ketat oleh Inspektorat untuk menjamin transparansi dan kepatuhan aturan.
"Setelah MK bekerja mempersiapkan dokumen, baru kita tancap gas untuk pembangunan fisiknya," ujar Lale.
Pemkot Mataram telah memetakan alokasi anggaran yang cukup besar untuk menuntaskan proyek strategis ini. Total anggaran yang disiapkan untuk tahap kedua hingga final mencapai Rp 200 miliar.
Pemerintah Kota Mataram telah memetakan rincian anggaran skema multiyears hingga tiga tahun ke depan dengan total mencapai Rp200 miliar. Proyek ini akan diawali pada tahun 2026 dengan alokasi Rp 60 miliar untuk pengerjaan struktur sayap dan belakang gedung. Kemudian berlanjut di tahun 2027 sebesar Rp 70 miliar untuk konstruksi bangunan pendukung. Ditargetkan tuntas pada tahun 2028 dengan kucuran dana Rp 70 miliar yang difokuskan pada tahap penyelesaian akhir (finishing) serta penataan lanskap secara menyeluruh.
Pengerjaan tahap kedua ini tidak hanya fokus pada satu titik, melainkan mencakup area yang lebih luas untuk menyempurnakan fungsi perkantoran. Area yang menjadi sasaran meliputi pembangunan gedung sayap kiri dan kanan; Pembangunan gedung bagian belakang; dan penataan lanskap menyeluruh (taman dan pagar halaman).
Meski pembangunan tahap kedua segera dimulai, Lale memastikan bahwa bangunan utama tahap pertama senilai Rp58 miliar telah rampung 100 persen. Fasilitas vital seperti listrik dan air bersih sudah berfungsi normal.
Gedung utama ini memiliki spesifikasi:
* Kapasitas: Mampu menampung sekitar 200 personel.
* Peruntukan: Cocok untuk satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kategori besar.
* Fasilitas: Sedang dalam tahap pengkajian pengadaan furnitur kantor.
Terkait siapa yang akan menempati gedung tersebut, Dinas PUPR masih menunggu instruksi dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram.
"Kami berharap gedung segera dioperasikan agar suasana kantor lebih hidup, meskipun pembangunan tahap selanjutnya masih berjalan di area sekitar," pungkas Lale.
Editor : Jelo Sangaji