LombokPost – Alarm krisis sumber daya manusia (SDM) di lingkup Pemerintah Kota Mataram berbunyi nyaring.
Berdasarkan hasil pemetaan terbaru melalui Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab ABK), jumlah abdi negara di Ibu Kota Provinsi NTB ini dinilai sudah tidak ideal untuk menopang pelayanan publik yang prima.
“Kalau dilihat memang kita kekurangan,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Taufik Priyono.
Kesenjangan antara kebutuhan riil dengan jumlah personel yang ada saat ini bak bumi dan langit.
Dari hitungan teknis Anjab ABK, Pemkot Mataram idealnya diperkuat oleh hampir 12 ribu pegawai.
Namun faktanya, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang aktif saat ini hanya berkisar di angka 6 ribu orang. Selisih ini menjadi tantangan berat bagi birokrasi.
“Hitungan teknis menunjukkan kebutuhan kita itu sebenarnya sekitar 11.900 pegawai. Tapi realitasnya, ASN yang tersedia baru separuhnya saja,” ujarnya.
Baca Juga: Oven, Adonan, dan Semerbak Wangi: Babakan Jadi Denyut Produksi Roti Kota Mataram
Kondisi ini praktis membuat roda pemerintahan berjalan dengan napas yang tersengal.
Untuk menambal lubang kekurangan tersebut, Pemkot Mataram terpaksa mengandalkan tenaga non-ASN.
Saat ini, terdapat sekitar 3.067 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paro waktu dan 669 tenaga kontrak daerah yang menjadi garda depan pelayanan.
Meski sudah dibantu ribuan tenaga non-ASN, angka tersebut rupanya belum cukup menjadi solusi permanen.
Secara akumulatif, Kota Mataram masih defisit sekitar 3.000 personel untuk mencapai angka ideal pelayanan.
Taufik memprediksi, jika tidak ada intervensi besar-besaran dalam rekrutmen, jumlah pegawai akan terus merosot tajam.
Pasalnya, keran pensiun terus terbuka setiap tahun tanpa diimbangi dengan jumlah pengangkatan yang sepadan.
“Kalau tidak ada tambahan memadai, jumlah pegawai otomatis menyusut karena pensiun itu rutin setiap tahun,” imbuhnya.
Ironisnya, krisis ini merata di hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dari sekian banyak instansi, hanya satu yang dianggap memiliki komposisi aman.
“Hampir semua OPD kekurangan personel. Sejauh ini baru Badan Keuangan Daerah (BKD) yang formasinya relatif sudah sesuai kebutuhan,” pungkasnya
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Pemkot Mataram.
Tanpa adanya penambahan formasi yang signifikan dari pemerintah pusat, beban kerja ASN yang ada dipastikan akan semakin berat, yang dikhawatirkan berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat kedepannya.
Baca Juga: Ancaman Cuaca Ekstrem: Pohon Tua Jadi Bahaya Nyata, DPRD Mataram Desak Perantingan Masif
Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Setda Kota Mataram Arifuddin mengakui, jumlah pegawai Pemkot Mataram belum ideal, terutama karena laju pensiun lebih cepat dibandingkan pembukaan formasi CPNS maupun PPPK.
“Setiap tahun pegawai berkurang karena pensiun terus bertambah, sementara rekrutmen sangat terbatas,”ujarnya.
Saat ini, Bagian Organisasi tengah merampungkan Anjab dan ABK di seluruh OPD.
Pemetaan tersebut mencakup tugas, fungsi, hingga kebutuhan riil pegawai sebagai dasar penentuan formasi dan sistem kinerja ke depan.
“Semua OPD sedang kami hitung ulang agar jelas berapa sebenarnya kebutuhan pegawai yang proporsional,” tandasnya.
Editor : Kimda Farida