LombokPost - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram memasang target tinggi dalam peta jalan pembangunan lima tahun ke depan.
Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Kota Mataram membidik angka kemiskinan ekstrem tuntas hingga nol persen pada tahun 2029 mendatang.
“Dalam dokumen RPJMD, kemiskinan ekstrem memang ditargetkan nol persen pada 2029. Ini berat, tapi tetap harus kita kejar. Tanpa target, tidak ada motivasi untuk bergerak maksimal,” kata Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram M. Ramadhani.
Ramadhani menegaskan, meski target tersebut tergolong ambisius dan berat, namun optimisme harus tetap dijaga sebagai motor penggerak birokrasi.
Saat ini, angka kemiskinan ekstrem di ibu kota provinsi ini masih bertengger di level 1,09 persen atau setara dengan 5.938 jiwa.
Ramadhani membeberkan, lapisan masyarakat yang masuk kategori kemiskinan ekstrem ini merupakan kerak kemiskinan yang paling sulit diintervensi.
Sebagian besar dari mereka adalah kelompok lansia yang sudah tidak produktif secara ekonomi.
Kondisinya sangat kontras dengan kemiskinan umum yang saat ini berada di angka 7,15 persen atau 39.820 jiwa.
“Kelompok kemiskinan ekstrem ini lapisan paling keras. Kalau warga miskin biasa, dibantu sedikit bisa langsung naik kelas. Tapi kalau yang ekstrem ini, dibantu atau tidak, kondisinya tetap berat karena faktor usia dan keterbatasan fisik,” jelasnya.
Untuk mengejar sisa waktu efektif sekitar tiga tahun ke depan, Pemkot Mataram telah memetakan strategi keroyokan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Fokus utama penanganan akan dipusatkan pada enam kelurahan yang teridentifikasi sebagai kantong kemiskinan ekstrem di Kota Mataram.
Strategi penanganan dibagi menjadi tiga pilar utama. Pertama, peningkatan pendapatan masyarakat melalui bantuan langsung tunai (BLT) dan pemberdayaan ekonomi.
Kedua, pengurangan beban pengeluaran warga melalui jaminan kesehatan dan pendidikan gratis. Ketiga, perbaikan infrastruktur dasar melalui program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
“Kita juga menyinkronkan program daerah dengan pusat, seperti Koperasi Merah Putih. Di tingkat provinsi ada Desa Berdaya, dan kita di Mataram sudah memetakan enam kelurahan fokus utama,” tambahnya.
Ia mengakui, menurunkan angka kemiskinan ketika sudah berada di bawah 10 persen jauh lebih sulit dibandingkan saat angka masih tinggi.
Dibutuhkan ketelitian data agar bantuan tepat sasaran dan tidak menciptakan ketergantungan.
Pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha UMKM, hingga kemudahan akses perbankan menjadi paket kebijakan yang disiapkan untuk mendorong warga yang masih produktif agar keluar dari zona miskin.
“Kita harus optimistis. Kalaupun nanti di perjalanan ada tantangan yang membuat target belum tercapai sepenuhnya, itu bukan alasan untuk menyerah. Yang terpenting intervensi terus berjalan,” pungkasnya.
Editor : Kimda Farida