LombokPost - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram tengah merancang strategi baru yang lebih segar dan menyentuh akar persoalan dalam menangani fenomena Anak Jalanan (Anjal) serta Gelandang dan Pengemis (Gepeng).
Tak lagi sekadar penertiban di lampu merah, dinas sosial ini fokus pada penguatan potensi sumber daya manusia dan digitalisasi pengawasan.
“Kita lakukan dengan lebih humanis lah, itu yang paling penting,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Muzakkir Walad.
Muzakkir mengungkapkan, penanganan Anjal dan Gepeng merupakan bagian tak terpisahkan dari program kerja strategis yang ia usung sejak awal seleksi jabatan.
Menurutnya, keberadaan mereka bukan sekadar masalah estetika kota, melainkan indikator kuat adanya problem kesejahteraan yang lebih dalam.
“Berdasarkan klasifikasi kami, ada sekitar 30 item potensi masalah yang muncul penyebab kemiskinan salah satunya Anjal dan Gepeng," ujarnya.
Baca Juga: Dinsos Mataram Tertibkan Manusia Silver, Mayoritas Pendatang!
Muzakkir menegaskan, pola penanganan yang dilakukan saat ini bergeser ke arah pendekatan humanis.
Pihaknya menyadari para penyandang masalah sosial ini tidak bisa begitu saja dibubarkan atau ditindak secara represif tanpa solusi berkelanjutan.
“Tidak mungkin mereka serta-merta kita bubarkan atau tindak tanpa ada proses pembinaan dan rehabilitasi di dalamnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, kehadiran Balai Harum milik pemkot diharapkan dapat menjadi wadah yang konsisten untuk melakukan rehabilitasi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Penanganan ini pun tidak dilakukan sendirian.
Dinsos menggerakkan seluruh lini Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS), mulai dari Karang Taruna, Satgas Sosial, Tagana, hingga L2KS (Lembaga Layanan Kesejahteraan Sosial).
Salah satu poin menarik yang menjadi perhatian Muzakkir adalah fenomena kelompok komunitas, seperti klub atau mahasiswa, yang sering menggalang donasi di jalan raya.
Hal ini sering kali memicu gesekan antara petugas Satgas Sosial dengan komunitas di lapangan, seperti yang pernah terjadi di kawasan Perempatan Tanah Haji dan Simpang Lima Ampenan.
“Seringkali muncul singgungan saat ada inisiatif donasi bencana di jalanan. Satgas kami sering melarang jika tidak ada surat rekomendasi dari Dinsos. Ini yang akan kita permudah dengan pola digitalisasi,” katanya.
Kedepannya, Dinsos berencana menerapkan sistem perizinan atau rekomendasi donasi melalui kode QR (QR Code).
Dengan sistem ini, komunitas tidak perlu lagi repot datang secara fisik ke kantor dinas untuk mengurus birokrasi yang panjang.
“Kalau mereka tidak ada waktu ke kantor, nanti bisa lewat pola digital atau QR Code. Sehingga aksi mereka tetap terkoordinasi dan terpantau oleh Satgas. Ini juga untuk memastikan amanah donasi tidak diselewengkan,” tambahnya.
Muzakkir juga melihat potensi besar dalam menggandeng lembaga filantropi dan tokoh-tokoh sosial yang memiliki pengaruh di media sosial.
“Penyebab kemiskinan ekstrem itu kompleks. Ada faktor perempuan rawan sosial ekonomi, lansia, hingga anak yang berhadapan dengan hukum atau korban kekerasan. Kita tidak hanya mengidentifikasi kondisi miskinnya saja, tapi juga penyebabnya,” tegasnya.
Sebelumnya, Pekerja Sosial Ahli Muda Bidang Rehabilitasi Dinsos Kota Mataram Lalu Muhammad Aulia Husnurrido mengatakan, Dinsos telah memetakan sepuluh lokasi strategis yang diidentifikasi sebagai titik kumpul potensial anjal dan gepeng.
Rido memaparkan pemetaan ini menyasar pusat-pusat ekonomi dan keramaian. Lokasi yang menjadi atensi khusus antara lain Kawasan Bisnis Cakranegara (KBC), Mataram Mall, My Style, Ruby, Apollo, hingga Simpang Empat Tanah Aji.
Selain area belanja, jalur protokol dan kawasan terbuka juga tak luput dari pengawasan. Petugas memantau ketat depan Kantor PUPR NTB, Jalan Panjitilar, hingga kawasan eks Bandara Selaparang.
“Titik-titik ini merupakan pusat aktivitas warga, terutama menjelang waktu berbuka puasa. Keramaian inilah yang memicu mereka untuk mangkal,” katanya.
Editor : Kimda Farida