LombokPost - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mulai memberikan perhatian serius terhadap pola hidup dan kesehatan para aparatur sipil negara (ASN), khususnya mereka yang menduduki jabatan strategis.
Mengingat beban kerja yang tinggi, Asisten III Setda Kota Mataram Baiq Nelly Kusumawati mengusulkan, adanya program pemeriksaan kesehatan jantung secara berkala bagi para pejabat eselon II di lingkup Pemkot.
“Ya kalau bisa saya usulkan itu untuk ada medical check up rutin,” kata Nelly.
Usulan ini muncul sebagai bentuk respons terhadap fenomena abainya individu terhadap pola hidup sehat di tengah kesibukan menjalankan tugas. Nelly menekankan kesehatan merupakan aset utama yang harus dijaga agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Kadang-kadang kita mengabaikan pola hidup sehat yang seharusnya kita lakukan. Padahal, kita butuh semacam alarm atau peringatan dini terhadap masalah kesehatan kita sendiri,” ujarnya.
Baca Juga: Baiq Nelly Siap Terima Apapun Keputusan Pansel JPTP Pemprov NTB
Menurutnya, pemeriksaan kesehatan, terutama jantung, sangat penting bagi pejabat yang rata-rata sudah berusia di atas 40 tahun.
Pada usia tersebut, risiko penyakit degeneratif mulai meningkat, sehingga deteksi dini menjadi kunci pencegahan yang paling efektif.
“Para pejabat eselon II ini rata-rata usianya sudah di atas 40 tahun. Itu adalah usia yang memang mengharuskan kita lebih peduli pada kesehatan. Jangan sampai kita baru sadar setelah ada keluhan,”tegasnya.
Nelly mengusulkan agar program ini nantinya dapat dikerjasamakan dengan RSUD Kota Mataram. Ia berharap ada kebijakan khusus, baik dalam bentuk subsidi maupun diskon biaya pemeriksaan, bagi para ASN.
Hal ini dilakukan agar program tersebut tidak membebani likuiditas keuangan rumah sakit, namun tetap memberikan manfaat bagi pegawai daerah.
“Kita kan punya rumah sakit sendiri. Mungkin bisa dalam bentuk subsidi atau diskon biaya agar tidak mengganggu operasional keuangan rumah sakit, tapi ada perhatian dari Pemda,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemeriksaan jantung secara mandiri seringkali tidak terakomodasi oleh layanan BPJS Kesehatan jika sifatnya hanya untuk kontrol atau check-up rutin tanpa adanya indikasi penyakit kronis yang sudah diderita.
“Kalau BPJS itu biasanya baru menanggung kalau sudah ada penyakit yang terjadi. Kalau untuk pencegahan atau check-up awal, itu biasanya tidak masuk. Beda dengan asuransi swasta yang mungkin ada plafon untuk itu,” tambahnya.
Terkait teknis pelaksanaannya, Nelly menyarankan agar pemeriksaan ini dilakukan setidaknya satu tahun sekali.
Frekuensi tersebut dinilai cukup ideal untuk memantau kondisi kesehatan jantung para pejabat di tengah padatnya agenda pemerintahan.
“Setahun sekali saja saya rasa sudah cukup membantu sebagai alarm bagi kita. Jadi kita tahu kondisi tubuh kita seperti apa, sehingga kita bisa segera menyesuaikan pola hidup yang lebih sehat,”pungkasnya.
Dengan adanya wacana ini, diharapkan para ASN Pemkot tidak hanya fokus pada pemenuhan kewajiban pekerjaan, tetapi juga memiliki keseimbangan dengan menjaga kondisi fisik.
Editor : Kimda Farida