LombokPost - Pemerintah Kota Mataram menegaskan komitmennya menjaga stabilitas, efisiensi fiskal, serta memperkuat pelayanan publik dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Mataram, dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025.
Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, dalam pidato pengantarnya menegaskan awal aktivitas pemerintahan pasca hari besar keagamaan langsung dibuka dengan forum paripurna sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur pengamanan, tokoh agama, serta masyarakat yang telah menjaga kondusivitas kota di tengah padatnya agenda keagamaan dan budaya.
“Semua berjalan sangat kondusif. Ini bukti toleransi dan kedewasaan masyarakat kita dalam merawat perbedaan,” ujarnya, Senin (30/3).
Mohan menekankan, harmoni sosial menjadi modal penting dalam menghadapi dinamika global yang saat ini berpotensi memicu krisis multisektoral. Dalam situasi tersebut, ia mengingatkan pentingnya menjaga semangat persatuan sekaligus menerapkan kebijakan efisiensi fiskal di daerah.
“Kita harus lebih hemat dan efisien dalam mengelola anggaran. Ini menjadi bagian dari strategi menghadapi ketidakpastian global,” tegasnya.
Dalam refleksi kepemimpinan, Mohan mengutip filosofi klasik The Art of War karya Sun Tzu, yang menekankan pentingnya kecermatan membaca situasi dan ketepatan dalam mengambil keputusan tanpa menimbulkan kegaduhan. Ia menyebut, LKPJ bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat.
Sepanjang 2025, Kota Mataram menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah.
Namun, pemerintah bersama TNI, Polri, relawan, dan masyarakat mampu melakukan penanganan cepat. “Ketangguhan kota bukan hanya soal infrastruktur, tetapi solidaritas dan kemampuan bekerja bersama,” katanya.
Secara makro, kinerja pembangunan menunjukkan tren positif. Inflasi tahun 2025 tercatat sebesar 3,21 persen, masih dalam rentang terkendali.
“Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,43 persen, menunjukkan daya tahan ekonomi daerah di tengah tekanan global,” paparnya.
Di sektor kesehatan, prevalensi stunting berhasil ditekan dari 7,78 persen menjadi 5,53 persen. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 82,37, masuk kategori sangat tinggi.
“Ini menunjukkan kebijakan yang kita tempuh berada pada jalur yang tepat, meskipun tantangan ke depan masih membutuhkan konsistensi,” tegasnya.
Dari sisi fiskal, APBD Kota Mataram tahun 2025 tercatat sebesar Rp 1,912 triliun, dengan realisasi pendapatan mencapai Rp 1,982 triliun atau 103,64 persen dari target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 682 miliar, sementara belanja daerah terealisasi Rp 1,859 triliun.
Mohan menegaskan setiap anggaran dipandang sebagai amanah publik yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Kinerja tersebut turut diperkuat dengan berbagai penghargaan yang diraih. Di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut, predikat kota percontohan anti korupsi tahun 2025 dengan skor 91,85, serta indeks pelayanan publik kategori A dengan nilai 4,42.
Selain itu, mencatat berbagai capaian di bidang inovasi, termasuk masuk tiga besar nasional dalam Anugerah Media Humas dan predikat daerah sangat inovatif. “Capaian ini adalah hasil kerja kolektif, bukan semata kerja pemerintah, tetapi juga DPRD, stakeholder, dan masyarakat,” tegasnya.
Menutup pidatonya, Mohan mengutip filosofi dari buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. “Kepemimpinan sejatinya adalah kemampuan mengelola diri dalam merespons situasi,” kutipnya.
Ia menegaskan, LKPJ bukanlah narasi kesempurnaan, melainkan cermin proses kepemimpinan yang terbuka terhadap evaluasi. “Keberhasilan pembangunan bukan hanya angka, tetapi sejauh mana pemerintah menghadirkan harapan, keadilan, dan meningkatkan martabat hidup masyarakat,” pungkasnya. (adv/zad/r9)
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin