LombokPost — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram resmi menggeser strategi penanganan bencana dari pola responsif menjadi sistem mitigasi berbasis kemandirian masyarakat. Langkah ini diambil guna mempercepat visi Mataram sebagai Kota Tangguh Bencana.
Kepala BPBD Kota Mataram, Budi Wartono, menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat lokal adalah kunci utama dalam meminimalisir dampak risiko di lapangan.
Masyarakat Sebagai Aktor Utama, Bukan Lagi Penonton
Selama ini, personil BPBD sering kali menjadi aktor tunggal saat bencana terjadi. Ke depan, peran tersebut akan diubah secara signifikan.
“Jangan lagi kita (BPBD) jadi pelaku utama. Kita arahkan masyarakat agar mandiri. Masyarakat didorong menjadi garda terdepan, sementara BPBD berfungsi sebagai pembina dan pengarah,” ujar Budi, Selasa (13/4).
Fokus Mitigasi Hidrometeorologi Sejak Dini
Mengingat pola bencana di Mataram didominasi oleh fenomena hidrometeorologi (seperti banjir dan angin kencang) yang rutin terjadi pada periode September-Desember, BPBD mulai tancap gas di awal tahun.
• Pencegahan: Penguatan kapasitas warga dilakukan pada triwulan pertama dan kedua.
• Pemetaan Wilayah: Tiap kelurahan didorong memiliki peta risiko bencana sendiri karena karakteristik 6 kecamatan dan 50 kelurahan di Mataram sangat berbeda.
Baca Juga: Bakal Jadi TPU Terbesar di NTB? Intip Persiapan Wali Kota Mataram Resmikan Makam HARUM
Digitalisasi dan Efisiensi Anggaran
BPBD juga menerapkan strategi efisiensi operasional dengan memanfaatkan teknologi. Melalui Command Center, pemantauan cuaca dan titik rawan dilakukan secara real-time.
“Jika tidak mendesak, pemantauan cukup dari Command Center. Mobilisasi personel dan kendaraan operasional kini dilakukan secara selektif untuk menekan biaya operasional tanpa mengurangi kesiapsiagaan,” tambahnya.
Target Besar: Kelurahan Destana dan Kecamatan Kencana
Pemerintah Kota Mataram memasang target ambisius untuk beberapa tahun ke depan:
• Destana (Desa Tangguh Bencana): Target 50 kelurahan tuntas pada 2027.
• Kencana (Kecamatan Tangguh Bencana): Target 6 kecamatan tuntas pada 2028.
Untuk mencapai target ini, BPBD terus memperkuat Forum Pengurangan Risiko Bencana yang melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, hingga aktivis lingkungan melalui forum diskusi (FGD).
“Intinya kita ubah paradigma. Dari sekadar menunggu bantuan, menjadi masyarakat yang siap, siaga, dan mandiri menghadapi bencana,” pungkas Budi. (zad/r9)
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin