LombokPost – Puluhan pengusaha Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau penyedia dapur MBG kini berbondong-bondong mendatangi Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram. Kedatangan mereka bertujuan mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional dapur.
“Untuk data pastinya, saya tidak memisahkan antara yang disuspend dengan yang mengurus baru,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. Emirald Isfihan menegaskan, pihaknya tengah dibanjiri permohonan pengurusan SLHS dalam beberapa pekan terakhir.
Dikes tidak memilah-milah apakah pemohon tersebut merupakan pengusaha baru atau mereka yang sebelumnya sempat terkena status suspend. “Perlakuan kami sama. Siapa yang mengurus, ya kita mengikuti alur prosedur pengurusannya,” katanya.
Mengingat banyaknya berkas yang masuk, pihaknya menerapkan sistem antrean yang adil. Prinsipnya, siapa yang lebih dahulu melengkapi berkas, maka merekalah yang akan diprioritaskan untuk visitasi dan pemeriksaan.
“Siapa yang mengurus duluan, itu yang akan kita layani duluan. Sudah lumayan banyak yang mengajukan. Saya tidak fokus hanya pada 15 dapur yang kemarin bermasalah, tapi semua yang baru juga kita layani,” tambahnya.
Meski tidak merinci angka pasti, dr. Emirald menyebutkan jumlah pemohon sudah mencapai puluhan. Angka ini diprediksi akan terus bertambah.
Ia memastikan tidak ada jalur belakang atau kemudahan bagi pihak-pihak tertentu. Setiap pemohon SLHS wajib melewati serangkaian tahapan yang cukup detail dan melelahkan.
Hal ini dilakukan demi menjamin keamanan pangan bagi para siswa yang nantinya akan mengonsumsi makanan dari dapur-dapur tersebut. Prosedur tersebut meliputi pendampingan teknis, pelatihan higiene bagi penjamah makanan, pemeriksaan sampel makanan di laboratorium, hingga pemeriksaan fisik dapur atau sarana prasarana.
“Saya tidak tahu apakah mereka ini dapur baru atau mereka yang lama yang ingin aktif lagi karena disuspend. Yang penting, mereka aktif melakukan pendampingan, pemeriksaan sampel, sampai verifikasi akhir, kami layani," jelasnya.
Ia mengaku tidak ingin dipusingkan dengan urusan administratif status pembekuan tersebut. Fokus utamanya saat ini memastikan semua dapur yang beroperasi memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
Langkah tegas ini, menurutnya, harus menjadi pelajaran bagi seluruh pengusaha SPPG. Ia mengingatkan agar para pengusaha tidak lagi meremehkan pentingnya kepemilikan SLHS.
Baca Juga: Bukan Sekadar Rupiah, Pedagang Musiman di Asrama Haji Mataram Cari Berkah "Tamu Allah"
Sertifikat ini bukan sekadar lembaran kertas administrasi, melainkan bukti validasi proses pengolahan makanan aman dari kontaminasi. “Ini pelajaran juga buat SPPG, jangan meremehkan SLHS. Saya intinya siapa yang aktif, masuk berkasnya lengkap, persyaratannya memenuhi, ya saya terbitkan,” imbuhnya lagi.
Sebelumnya, Korwil SPPG Kota Mataram Isnan mengatakan, untuk SLHS merupakan komitmen pemerintah menjaga kualitas dari segala sisi, mulai dari kesehatan, lingkungan, hingga pangan. Ia menekankan, perbaikan IPAL adalah kewajiban bagi seluruh mitra SPPG.
“Hal ini dilakukan agar keamanan lingkungan di sekitar dapur tetap terjaga dan tidak menimbulkan pencemaran,” imbuhnya. (chi/r9)