LombokPost - Dinas Sosial Kota Mataram menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan pendekatan kemanusiaan dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Baik yang ditemukan dalam kondisi sakit, terlantar, maupun membutuhkan penanganan darurat di wilayah Kota Mataram.
Pendekatan tersebut dilakukan melalui gerak cepat lintas instansi. Mulai dari assessment lapangan, pendampingan kesehatan, hingga koordinasi penanganan sosial.
“Agar warga yang berada dalam kondisi rentan tetap mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang layak,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Muzakir Walad, Jumat (8/5).
Ia mengatakan, dalam berbagai kasus PPKS terlantar, pihaknya tidak hanya melihat persoalan dari sisi administrasi semata. Tetapi lebih mengutamakan aspek kemanusiaan dan keselamatan jiwa.
“Kami selalu mengedepankan sisi kemanusiaan. Ketika ada laporan masyarakat terkait warga sakit atau telantar, yang pertama kami pikirkan adalah bagaimana memastikan yang bersangkutan segera mendapatkan penanganan yang layak,” ujarnya.
Menurut Muzakir, setiap laporan yang masuk langsung ditindaklanjuti. Prosesnya melalui assessment bersama jajaran kecamatan, kelurahan, hingga tenaga kesehatan untuk memastikan kondisi lapangan dan kebutuhan penanganan darurat.
Dalam kondisi tertentu, Dinas Sosial juga langsung berkoordinasi dengan puskesmas, rumah sakit, maupun instansi sosial lainnya. Agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan terpadu.
“Karena dalam situasi seperti itu, waktu menjadi sangat penting. Jadi kami bergerak bersama lintas sektor,” katanya.
Ia menjelaskan, penanganan PPKS kerap menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari persoalan administrasi kependudukan, layanan kesehatan, hingga keterbatasan keluarga atau tempat penampungan.
Baca Juga: Anggaran Manajemen Konstruksi Bale Mentaram Rp 5,7 Miliar untuk Tiga Tahun
Namun demikian, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk menunda penanganan. “Kami tidak bisa hanya terpaku pada administrasi. Ada situasi-situasi darurat yang memang harus segera direspons,” tegasnya.
Menurutnya, koordinasi lintas instansi menjadi salah satu kunci utama memastikan penanganan sosial berjalan efektif. Karena itu, Dinsos terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah provinsi, fasilitas kesehatan, aparat wilayah, hingga unsur masyarakat.
“Kalau semua bergerak bersama, penanganannya bisa lebih cepat dan lebih manusiawi,” ujarnya.
Muzakir menambahkan, pola penanganan tersebut sekaligus menjadi bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Khususnya bagi warga yang berada dalam kondisi paling rentan dan membutuhkan bantuan segera.
Ia menilai pelayanan sosial tidak hanya berbicara mengenai bantuan atau administrasi. Kepedulian dan respons cepat negara terhadap persoalan kemanusiaan di lapangan termasuk di dalamnya.
“Kadang kami harus bergerak dalam kondisi darurat dan penuh keterbatasan. Tetapi prinsipnya tetap sama, kemanusiaan harus menjadi yang utama,” tutupnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin