LombokPost - Pemerintah Kota Mataram tidak menampik masih adanya keluhan masyarakat terkait lampu jalan yang mati di sejumlah ruas kota. Meski demikian, pemkot memastikan upaya perbaikan terus dilakukan agar penerangan jalan tetap optimal demi keamanan dan kenyamanan warga.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin, mengatakan persoalan kerusakan tiang dan lampu jalan masih menjadi tantangan rutin yang terus ditangani pihaknya.
“Meskipun sebagian besar jaringan penerangan berfungsi normal, memang masih ada beberapa keluhan masyarakat terkait lampu mati dan kerusakan di lapangan,” ujarnya, Jumat (8/5).
Menurut Zulkarwin, sejumlah ruas jalan yang saat ini menjadi fokus penanganan di antaranya Jalan Adi Sucipto, Jalan Brawijaya, dan Jalan Saleh Hambali.
Penanganan dilakukan oleh Bidang Pengendalian Operasional (Dalops) Dishub Kota Mataram melalui perbaikan bertahap di titik-titik yang mengalami gangguan penerangan.
Baca Juga: Gerakan ASRI, Perkim Mataram Fokus Benahi Taman dan Wajah Kota
Ia menegaskan, penerangan jalan menjadi salah satu layanan vital pemerintah kota karena berkaitan langsung dengan keamanan, keselamatan, dan aktivitas masyarakat pada malam hari.
Karena itu, Pemkot Mataram setiap bulan harus menanggung tagihan listrik penerangan jalan yang nilainya mencapai sekitar Rp2,6 miliar.
“Itu secara keseluruhan sampai Rp2,6 miliar,” katanya.
Tagihan tersebut mencakup biaya Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) yang dikelola dua instansi berbeda sesuai kewenangannya.
Khusus PJU yang berada di bawah Dishub Kota Mataram, kebutuhan pembayaran listrik berkisar antara Rp400 juta hingga Rp500 juta per bulan.
Baca Juga: Tarif Air PDAM Jadi Biang Kerok Inflasi di Kota Mataram
“Kalau hanya PJU yang menjadi kewenangan kami, nilainya sekitar Rp400 juta sampai Rp500 juta,” jelasnya.
Sementara sisa tagihan lainnya berasal dari jaringan Penerangan Jalan Lingkungan yang berada di bawah kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran, Dishub Kota Mataram kini telah menerapkan sistem meterisasi pada seluruh jaringan PJU.
Melalui sistem tersebut, konsumsi daya listrik di setiap titik penerangan dapat diukur secara langsung dan tidak lagi menggunakan sistem perkiraan.
“Semua PJU sudah dimeterisasi. Kami bersama PLN juga sudah turun survei untuk memastikan daya yang masuk sesuai dengan tagihan yang dikeluarkan,” ujarnya.
Baca Juga: Kualitas Jadi Harga Mati! Alasan Dewan Dukung Konsultan Rp4,9 M Kawal Kantor Wali Kota Baru
Selain menjaga efisiensi pembayaran listrik, langkah tersebut juga dilakukan untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Dishub Kota Mataram saat ini lebih memprioritaskan pemeliharaan dan rekondisi fasilitas penerangan yang sudah ada dibanding pembangunan baru.
Menurut Zulkarwin, strategi tersebut dinilai lebih realistis untuk menjaga kualitas penerangan kota tanpa membebani anggaran terlalu besar.
“Kalaupun ada kebutuhan pemasangan baru, kami sebisa mungkin memanfaatkan tiang yang sudah ada untuk proses rekondisi,” katanya.
Selain lampu jalan, fasilitas pendukung lain seperti Area Traffic Control System (ATCS) dan CCTV juga mulai dioptimalkan untuk mendukung pengawasan dan keamanan kawasan perkotaan.
Baca Juga: Sesuai Arahan Presiden Prabowo! Mataram Mulai "Percantik Diri" Lewat Gerakan Indonesia ASRI
Sebelumnya, Pemkot Mataram juga telah melakukan sejumlah intervensi perbaikan penerangan di ruas strategis seperti Jalan Arya Banjar Getas dan Jalan Komjen M Yasin.
“Tahun kemarin kita sudah lakukan intervensi perbaikan di beberapa ruas prioritas,” tutupnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin