LombokPost – Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram Irawan Aprianto mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran retribusi daerah guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Menurutnya, masih terdapat sejumlah sektor retribusi yang hingga kini dilakukan secara manual, padahal memiliki potensi untuk beralih ke sistem pembayaran digital.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pembayaran retribusi kebersihan untuk perkantoran yang dinilai masih mengandalkan karcis manual. Padahal, sebagian besar perkantoran dinilai telah memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi secara digital melalui sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS.
"Ini juga jadi catatan kami. Bukan kita tidak mampu, tapi kita tidak mau untuk seratus persen digital itu," ujar Irawan, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, digitalisasi bukan semata-mata untuk mempermudah pembayaran, tetapi juga untuk memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dengan sistem digital, seluruh transaksi dapat tercatat secara otomatis sehingga meminimalkan potensi kebocoran dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pendapatan daerah.
Irawan menilai semakin kreatif pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber pembiayaan, maka semakin tinggi pula tuntutan transparansi yang harus dibangun. Termasuk apabila ke depan pemerintah memanfaatkan berbagai skema pembiayaan alternatif seperti program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) maupun sumber pendanaan lainnya.
"Semakin kreatif harus semakin transparan juga. Jangan cuma kreatif tapi transparansi tidak ada," katanya.
Ia juga menanggapi alasan yang disampaikan Kepala Dinas Perdagangan yang mengkhawatirkan digitalisasi pembayaran retribusi dapat berdampak pada berkurangnya kebutuhan tenaga kerja, khususnya petugas pemungut retiebusi pasar di lapangan.
Menurut Irawan, cara pandang tersebut sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Ia menilai digitalisasi dan otomatisasi memang dapat mengurangi kebutuhan pekerjaan tertentu, tetapi pada saat yang sama akan menciptakan kebutuhan sumber daya manusia di bidang lain yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Sebagai ilustrasi, ia mencontohkan pelaku usaha yang menggunakan mesin untuk meningkatkan produktivitas. Meski penggunaan mesin dapat mengurangi pekerjaan manual tertentu, peningkatan kapasitas produksi justru membuka peluang kerja baru di sektor lainnya.
Baca Juga: Dugaan Penggelapan Gugur, Unsur Penipuan Terpenuhi di Kasus Pelaksanaan Event MXGP
"Semakin canggih alat tidak serta-merta menghilangkan tenaga kerja, tetapi membuka peluang kemungkinan sektor bidang lain mereka bisa masuk," jelasnya.
Menurut politisi PKS ini, transformasi digital seharusnya dipandang sebagai proses peningkatan kualitas pekerjaan, bukan ancaman terhadap keberadaan tenaga kerja. Pekerja yang sebelumnya menjalankan tugas-tugas manual dapat dialihkan ke fungsi yang lebih produktif dan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Karena itu, ia berharap seluruh organisasi perangkat daerah tidak ragu untuk mempercepat penerapan sistem pembayaran digital dalam pengelolaan retribusi. Selain meningkatkan efisiensi pelayanan publik, langkah tersebut juga dinilai sejalan dengan tuntutan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel.
"Kita sudah di era AI sekarang ini. Jadi pemikiran seperti itu sudah tidak relevan lagi," tegas Irawan.