"Kesejahteraan tenaga non ASN setiap tahun menjadi perhatian pemerintah. Terutama pak wali kota. Tetapi harus dimaklumi kondisi fiskal daerah pasca gempa bumi dan pandemi Covid-19 masih belum stabil," ujar Sekretaris Daerah Kota Mataram H Effendi Eko Saswito kepada Lombok Post, kemarin (16/11).
Ia mengatakan, ke depan sepanjang itu memungkinkan, Wali Kota Mataram pasti akan memberikan perhatian peningkatan kesejahteraan. Karena ini memang menjadi konsentrasi Pemkot Mataram. Ia mencontohkan, guru ngaji yang semula tidak ada insentif bagi mereka saat ini sudah mulai diberikan. Karena memang anggaran memungkinan untuk itu.
"Guru ngaji itu bentuknya insentif sekitar Rp 250 ribu sama seperti Ketua RT. Itu pun belum secara keseluruhan, hanya sebagian. Insya Allah secara bertahap akan diperhatikan kesejahteraan teman-teman," ucapnya.
"Untuk sementara kami harap teman-teman non ASN bersabar. Tetap jaga kinerja jangan kemudian lemah karena belum bisa dilakukan (kenaikan upah)," sambungnya.
Diketahui, honor para non ASN di Kota Mataram saat ini Rp 1,35 juta per bulan. Jumlah ini memang belum memenuhi UMK Kota Mataram yang berada di kisaran Rp 2,1 juta.
Sementara terkait belum adanya formasi PPPK bagi honorer non guru dan Nakes, Sekda Eko mengaku sampai saat ini belum ada petunjuk lebih lanjut. KemenPAN-RB dijelaskannya sudah meminta Pemkot Mataram melakukan pendataan dengan kriteria tertentu.
"Kami tetap melakukan pendataan terhadap semua tenaga non ASN meski tidak masuk kriteria. Karena bagaimanapun tenaga para honorer tersebut dibutuhkan. Wali kota juga bersurat ke KemenPAN-RB untuk memberikan perhatian kepada non ASN yang tidak masuk kriteria," ungkapnya.
Dari jumlah honorer yang terdata, hampir 40 persen tidak masuk kriteria KemenPAN-RB. Tetapi selama ini mereka bekerja menunjang pelayanan publik.
Kepala BKPSDM Kota Mataram Hj Baiq Asnayati juga memastikan pihaknya mengirim semua data para tenaga honorer atau non ASN Kota Mataram. Meskipun seperti yang disampaikan Sekda mereka tidak masuk kriteria yang ditentukan. "Karena bagaimanapun mereka itu nyata dan bekerja. Tenaga mereka juga sangat kita butuhkan," tegasnya.
Berdasarkan data BKPSDM, total tenaga non ASN Kota Mataram berjumlah 4.353. Di dalamnya juga termasuk tengah honorer guru dan Nakes. Dari jumlah tersebut, tahun ini Pemkot Mataram hanya mendapatkan formasi pengangkatan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hanya untuk formasi guru dan Nakes. (ton/r3) Editor : Administrator