Agenda sidang lanjutan sengketa pencoretan Caleg DPRD Provinsi NTB Partai Demokrat dari Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU NTB adalah keterangan saksi ahli dari pihak pemohon.
Dalam sidang yang berlangsung terbuka, saksi ahli pemohon menjelaskan penafsiran atas peraturan yang melandasi KPU NTB mencoret Caleg Demokrat atas nama Azhar. Salah satu poin yang juga dikemukakan berupa pernyataan tidak konsistennya KPU NTB dalam melaksanakan aturan yang terdapat di PKPU.
KPU NTB yang diwakili koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Yan Marli kepada Lombok Post menepis apa yang disampaikan saksi ahli dalam persidangan.
“Justru apa yang dilakukan KPU NTB ini saya bilang konsisten. Kalau KPU tidak konsisten, maka dari awal KPU tidak akan menjadikannya sebagai calon tetap,” jelas Yan Marli pada Lombok Post.
Lebih rinci Yan menerangkan bagaimana KPU menetapkan Azhar sebagai calon tetap karena saat itu statusnya masih sebagai terdakwa. Kata Yan, hal itu telah mengikuti aturan sesuai sesuai pasal 11 PKPU 10 tahun 2023. Baru setelah dipastikan sebagai terpidana pada 3 November 2023, KPU memutuskan untuk mencoretnya sesuai aturan dalam PKPU pasal 87 ayat 1 PKPU 10 tahun 2023.
Ketua Majelis Sidang Ajudikasi Itratip menerangkan semua keterangan yang didapatkan dari saksi ahli akan diproses. Melihat padatnya jadwal persidangan, keputusan akan diambil pada 23 Januari 2024 mendatang.
“Karena dibutuhkan pendalaman dalam memutuskan perkara seperti ini. Selain itu kita juga diharuskan melaporkan ke Bawaslu RI,” jelas Itratip. (tih/r2)
Editor : Redaksi Lombok Post