LombokPost--Beberapa Rumah Sakit (RS) di NTB mengeluh soal adanya klaim pending dari BPJS Kesehatan. Salah satunya, RS Ruslan Kota Mataram juga mengalami hal serupa.
“Iya, ada pending dari klaim kita,” singkat Direktur RS Ruslan Kota Mataram dr Eka Nurhayati kepada Lombok Post.
Menurutnya, beberapa waktu terakhir ini memang terjadi peningkatan jumlah klaim BPJS yang belum dibayarkan atau pending yang signifikan.
Meski BPJS selalu mengatakan baik ke Kemenkes dan Persatuan Rumah Saki (Persi) adanya keamanan dana.
“Peningkatan pending yang signifikan. Ya mengganggu, terus terang mengganggu operasional Rumah Sakit,” katanya.
Pending mulai terasa berdampak dan semakin meningkat sejak Juli 2024 lalu.
Kemudian di akhir tahun 2024 menjadi puncak meningkatnya klaim pending BPJS di RS Ruslan Mataram yang menyebabkan adanya kendala operasional RS.
“Juli itu sudah mulai kerasa, kemudian meningkat lagi, meningkat lagi. Di akhir tahun kita kesulitan operasional,” akunya.
dr Eka tidak menyebutkan secara gamblang nominal pending BPJS yang dilakukan pada pihaknya.
Namun ada sekitar 32 persen klaim pending dari total klaim yang sebelumnya sudah diajukan ke BPJS Kesehatan.
“Itu dari klaim kita yang sebelum-sebelumnya. RSUP NTB mungkin sampai 50 an persen dia,” sebutnya.
Terlebih lagi, RS Ruslan Mataram tergolong RS swasta dan BLUD yang sangat bergantung pendapatannya dari asuransi kesehatan program pemerintah ini.
Meski, sebagian anggaran juga ditunjang dari APBD.
“Uang BLUD kan sebagian besar dari klaim BPJS itu,” terangnya.
Hal ini tentu akan berdampak kepada cashflow RS, pembayaran tagihan RS sehari-hari seperti air dan listrik, bahan sekali pakai, obat-obatan hingga gaji pegawai.
“Saya bayar jaspelnya tidak full ya. Sangat-sangat berdampak. Ya kalau uangnya kurang, kita tidak bisa beli apa-apa,” terangnya.
Dirinya yang juga sebagai Ketua Persi NTB telah berupaya untuk memfasilitasi seluruh RS di NTB untuk berkoordinasi dengan Persi Pusat dan BPJS.
Untuk membahas mengenai hal tersebut. Bahkan sempat terjadi penundaan perjanjian perpanjangan kerjasama antara RS dengan BPJS.
Karena menunggu Persi Pusat bernegosiasi dengan BPJS Pusat.
“Jadi ini isu nasional, bukan disini saja,” ucapnya.
Untuk mensiasati dan menangani hambatan operasional yang terjadi, dirinya sebagai Ketua Persi sudah melakukan komunikasi dengan pihak Bank. Agar RS yang saat ini mengalami kesulitan membuat dana pinjaman.
“Jadi ditaruhkan dana di rekening kita, kalau tidak dipakai ya tidak di charge. Jadi tidak memberatkan. Kita sudah melakukan berbagai macam cara ya. Saya pusing sebagai ketua Persi ini,” akunya.
Sebelumnya, diakui Kepala Dikes NTB Lalu Hamzi Fikri, BPJS Kesehatan saat ini dalam kondisi defisit. Hamzi mengatakan potensi defisit tersebut akan berujung gagal bayar.
Dalam artian, BPJS tidak mampu lagi membayar klaim kesehatan yang diajukan peserta.
Kondisi ini bisa terjadi jika tidak ada tindakan dari pemerintah. Bisa berupa memberikan kenaikan subsidi maupun premi yang dibayarkan peserta.
”Kalau yang kami analisis itu rata-rata 50 persen, ini kaitannya dengan klaim pending ya,” tandasnya. (chi/r3)
Editor : Kimda Farida