LombokPost – Isu peredaran beras oplosan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram.
Meskipun hingga saat ini belum ditemukan indikasi beras oplosan beredar di wilayah tersebut, Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan proaktif melapor jika menemukan dugaan adanya praktik curang ini.
"Untuk masyarakat yang menengarai atau menduga ada beras oplosan yang beredar di Kota Mataram agar segera melaporkan ke pemerintah," tegas Wakil Wali Kota TGH Mujiburrahman.
Mujiburrahman menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan.
Ia menjelaskan, meskipun kasus beras oplosan belum terdeteksi di Mataram, pengawasan tetap diperketat oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan.
"TPID tetap untuk mengantisipasi. Sekarang belum terjadi, tetapi terus kami monitor dan awasi supaya tidak terjadi beras oplosan di Kota Mataram," jelasnya.
Wakil Wali Kota menambahkan, TPID Kota Mataram terus melakukan langkah antisipasi dengan turun langsung ke sejumlah ritel modern yang menjual beras, termasuk merek-merek tertentu yang sempat diduga oplosan.
Dari hasil pemantauan dan turun lapangan yang dilakukan Dinas Perdagangan bersama Satgas Pangan, beras oplosan tidak ditemukan di Mataram.
"Untuk itu, kami mengajak masyarakat segera melapor jika ada indikasi beras oplosan, agar bisa ditindaklanjuti TPID," katanya.
Lebih lanjut, TGH Mujiburrahman menjelaskan bahwa TPID juga berupaya memperkuat koordinasi dan sinergi antarlembaga dalam menjaga stabilitas inflasi di Kota Mataram. Selain isu beras oplosan, beberapa isu strategis lain juga dibahas dalam pertemuan TPID, antara lain kondisi inflasi Kota Mataram, perkembangan harga komoditas penting, serta langkah-langkah yang telah dan perlu diambil guna mengendalikan inflasi secara efektif.
Pemkot Mataram melalui TPID terus berkomitmen menjalankan strategi nasional pengendalian inflasi berbasis pendekatan 4K, Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, Komunikasi yang efektif.
Terkait hal itu, TPID diminta untuk tidak hanya memahami tetapi juga menjalankan strategi pengendalian inflasi secara konsisten, dengan penuh komitmen dan semangat kolaboratif. Salah satu langkah konkret yang dibahas adalah perlunya melakukan kembali penanaman cabai di beberapa lokasi yang terdampak banjir, mengingat kerusakan terhadap bibit yang sebelumnya telah ditanam secara serentak.
"Untuk mendukung efektivitas produksi pangan, sinergi antara dinas teknis dan BMKG perlu diperkuat agar proses tanam dapat direncanakan dengan lebih baik berdasarkan kondisi cuaca," imbuhnya.
Secara terpisah, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Mataram, Miftahurrahman, kembali memastikan bahwa hingga saat ini, belum ditemukan indikasi beras oplosan beredar di wilayah Kota Mataram.
"Satgas Pangan, khususnya untuk wilayah Mataram, sudah melakukan pengecekan terhadap ritel dan beberapa tempat lainnya. Hasilnya, tidak ditemukan adanya beras oplosan di sini," kata Miftahurrahman.
Baca Juga: Pemprov Awasi Pedagang yang Berani Jual Beras Oplosan dan Bermain Harga LPG, Polda NTB Siap Tindak Tegas
Miftahurrahman menegaskan bahwa laporan ini berasal dari Satgas Pangan Mataram yang telah intens melakukan pengecekan, termasuk melibatkan Polresta Mataram.
"Kalau yang beras oplosan sampai saat ini informasinya dari Satgas Pangan yang melibatkan polres, belum terjadi di NTB, termasuk Mataram. Untuk merek-merek beras yang diduga oplosan itu sampai sekarang tidak ditemukan peredarannya di NTB," tegas Miftah.