LombokPost —Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram kini dilanda kekhawatiran akibat kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Penurunan ini dipastikan akan memukul postur keuangan daerah, terutama alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menjadi andalan utama untuk berbagai program pembangunan.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram M. Ramayoga, membenarkan dampak tersebut.
Ia menyebut, pagu TKD secara nasional dipangkas sebesar Rp 269 triliun, dari sebelumnya Rp 919 triliun pada APBN tahun ini menjadi Rp 650 triliun pada tahun 2026.
"Ya mau bagaimana lagi, kan sudah menjadi keputusan pemerintah pusat," kata Ramayoga, Kamis (21/8).
Ramayoga menjelaskan, dampak pemangkasan DAK sudah mulai terasa sejak tahun anggaran 2025.
Sebagai contoh, dari DAK senilai Rp 241 miliar yang diterima pada tahun 2024, Pemkot Mataram harus rela menerima pemangkasan sebesar Rp 32,5 miliar tahun ini.
"Rp 2,5 miliar di Dinas PUPR dan Rp 30 miliar di RSUD Kota Mataram sudah dipangkas," ungkapnya.
Dengan adanya pemangkasan TKD secara besar-besaran, ia memprediksi DAK untuk Kota Mataram akan kembali menyusut pada tahun 2026.
Meskipun usulan kegiatan sudah diajukan, risiko pengurangan signifikan tetap ada.
Untuk menghadapi situasi ini, Pemkot Mataram akan mengambil langkah strategis dengan lebih selektif dalam memprioritaskan belanja.
Belanja wajib atau mandatory spending, seperti untuk pendidikan dan kesehatan, akan menjadi prioritas utama yang tidak bisa dikurangi.
Ramayoga juga menyebutkan adanya sinyal dari Kementerian Keuangan mengenai alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat terarah.
"Seperti sekarang, DAU yang kita terima diarahkan khusus untuk belanja pendidikan dan kesehatan. Jadi ada pengendalian penggunaan dana oleh pusat," jelasnya.
Untuk menambal potensi kekurangan dana, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram telah memanggil kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menentukan target pendapatan.
"Kita juga koordinasi dengan Bappeda untuk menghitung kebutuhan belanja masing-masing OPD. Jadi kita punya bayangan pembiayaan APBD dari PAD, mengingat transfer pusat dipastikan terpangkas," ujarnya.
Secara terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, mengatakan pihaknya masih akan menunggu petunjuk resmi lebih lanjut dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah konkret.