LombokPost — Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram bertindak cepat menanggapi isu kualitas layanan Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk memastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak sekolah memenuhi standar baku mutu dan kesehatan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, menjadwalkan pertemuan krusial dengan seluruh Kepala Dapur MBG pekan depan.
Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan menyampaikan regulasi baru yang jauh lebih ketat.
Dalam keterangannya pada (3/10), Sekda Alwan Basri menekankan bahwa kebijakan baru yang harus diimplementasikan segera adalah kewajiban setiap dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
"Kepala dapur MBG kami jadwalkan dikumpulkan minggu depan," kata Sekda Alwan Basri.
Kewajiban SLHS ini bersifat mutlak dan menjadi syarat utama. Pihak dapur yang belum memilikinya diinstruksikan untuk segera mengurus ke Dinas Kesehatan Kota Mataram.
Konsekuensinya tidak main-main. Badan Gizi Nasional (BGN) tidak akan segan untuk menutup operasional dapur yang hingga akhir bulan Oktober ini belum merampungkan SLHS-nya.
"Kalau sampai menu MBG rusak, maka itu bisa mengganggu kesehatan anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa," tegasnya.
Selain penegasan soal higienitas, pertemuan tersebut juga akan dimanfaatkan Pemkot Mataram untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan para kepala dapur. Pemkot juga berencana menggali informasi teknis lebih rinci terkait petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas di lapangan.
Saat ini, jumlah dapur MBG di Kota Mataram tercatat sekitar 27 unit yang tersebar di enam kecamatan. Namun, Pemkot memprediksi kebutuhan idealnya bisa mencapai 31 hingga 32 unit sesuai target BGN.
Dalam upaya memenuhi target tersebut, Pemkot Mataram juga tengah menyiapkan pembangunan dapur MBG yang dikelola pemerintah. Dari empat usulan lokasi, baru satu lokasi yang disetujui, yaitu di Karang Genteng, Pagutan. Lahan seluas 700 meter persegi milik Pemkot tersebut selanjutnya akan dikelola oleh BGN dengan sistem pinjam pakai.
"Usulan dapur MBG yang disetujui hanya di Karang Genteng, Pagutan. Kami hanya menyiapkan lahan untuk pembangunan dan penyiapan fasilitas lainnya menjadi ranah pemerintah bersama BGN,” pungkas sekda.
Editor : Jelo Sangaji