LombokPost – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menghadapi krisis fiskal serius menyusul pemotongan masif pada komponen Dana Transfer Umum (DTU) dari pemerintah pusat. Kepala BKD Kota Mataram, M. Ramayoga, mengungkapkan bahwa pemangkasan ini menjadi penyebab utama anjloknya total pendapatan daerah Mataram di APBD 2026.
Secara keseluruhan, pendapatan Kota Mataram di APBD 2026 diproyeksikan berkurang sekitar Rp 329 miliar dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Mayoritas penurunan tersebut, Ramayoga menegaskan, bersumber dari penyusutan DTU yang mencapai sekitar Rp 270 miliar.
"Itu sudah komponen yang penurunan itu," kata Ramayoga, mengonfirmasi dampak besar kebijakan transfer pusat terhadap kas daerah.
Pemotongan DTU sebesar Rp 270 miliar tersebut dipecah ke dalam beberapa komponen utama TKD (Transfer ke Daerah).
Ramayoga merinci, pemangkasan terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang menyusut hingga Rp 126 miliar, diikuti oleh Dana Bagi Hasil (DBH) yang berkurang sebesar Rp 82 miliar.Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK), yang ditujukan untuk proyek spesifik, juga dipotong hingga sekitar Rp 61 miliar.
Angka DTU Mataram untuk penyusunan APBD 2026 kini hanya tersisa Rp 1,011 triliun, jauh lebih rendah dari alokasi tahun 2025 yang tercatat Rp 1,2 triliun.
Jumlah yang terpangkas inilah yang menjadi acuan Pemkot Mataram dalam merumuskan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.
Dampak langsung dari pemotongan DTU, khususnya DAK, adalah terhambatnya sejumlah program pembangunan daerah. Ramayoga mengakui bahwa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang selama ini sangat bergantung pada DAK akan terpukul mundur.
"Jika ditanya mengenai program yang terhambat akibat potongan dana transfer tersebut tentu ada. Apalagi OPD yang selama ini bergantung pada DAK," jelasnya.
Dua sektor krusial yang dipastikan terdampak adalah:
* Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang proyek infrastrukturnya bergantung pada DAK.
* Dinas Kesehatan, yang membutuhkan dana untuk rehabilitasi puskesmas dan Rumah Sakit Kota Mataram.
Pemkot Mataram kini sedang berupaya keras merasionalisasi anggaran dan menargetkan KUA-PPAS 2026 selesai dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mataram dalam waktu dekat.
"Insyaallah minggu depan sudah selesai dibahas dengan dewan," tutup Ramayoga, menghadapi tantangan berat untuk menjaga layanan publik dan pembangunan di tengah defisit anggaran yang mendalam.
Editor : Akbar Sirinawa