LombokPost – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mengambil langkah strategis untuk memperkuat keuangan daerah di tengah tren penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pemkot memutuskan untuk menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan, mengandalkan optimalisasi dari sektor pajak dan layanan kesehatan.
Kenaikan target PAD Kota Mataram dari semula Rp 616 miliar (target 2025) menjadi Rp 656 miliar (target 2026) ini diharapkan dapat menopang APBD yang diproyeksikan menurun dari Rp 1,9 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, M. Ramayoga, menjelaskan bahwa penyesuaian target ini merupakan amanah pemerintah pusat dan didasarkan pada potensi, tren, serta data riil di lapangan, bukan penetapan persentase yang membebani.
"Kenaikan ini adalah amanah dari pemerintah pusat dan kami melihat berdasarkan potensi yang ada,” kata Ramayoga.
Baca Juga: DPRD Minta Target PAD Mataram Naik Rp 150 Miliar, Pemkot: Maksimal Rp 24 Miliar
Objek pendapatan yang menjadi tumpuan kenaikan target PAD meliputi:
* Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Ditargetkan naik sekitar Rp 1 miliar (dari target awal Rp 29 miliar). Kenaikan ini didasarkan pada potensi, seiring dengan fokus BKD pada pemecahan sertifikat tanah untuk menyelesaikan masalah administrasi tunggakan.
* Pajak Restoran: Diproyeksikan naik sekitar Rp 2 miliar (dari target awal Rp 43 miliar).
* Pajak Hiburan: Ditargetkan naik sekitar Rp 1 miliar (dari target awal Rp 6,5 miliar).
* Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Diperkirakan naik hingga Rp 5 miliar (dari target awal Rp 61,6 miliar), hasil diskusi dengan provinsi.
Selain sektor pajak, pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kesehatan juga menjadi fokus utama:
* BLUD Rumah Sakit: Diproyeksikan naik sekitar Rp 5 miliar.
* BLUD Dinas Kesehatan (Puskesmas dan Labkes): Diproyeksikan naik sekitar Rp 1,5 miliar.
Ramayoga menekankan bahwa kenaikan pendapatan dari layanan kesehatan ini sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan inovasi yang dilakukan oleh BLUD.
Mengenai tunggakan PBB yang banyak terjadi pada kluster masyarakat berpenghasilan rendah, Ramayoga mengakui hal tersebut menjadi beban.
Namun, ia menjelaskan bahwa akar masalahnya seringkali adalah permasalahan administrasi, di mana sertifikat tanah masih atas nama satu ahli waris dan belum dipecah.
”Saat ini kita lakukan pemecahan sesuai dengan peta bidang. Jadi, saya pastikan, kenaikan ini tidak memberatkan, kita lihat berdasarkan potensi yang ada,” jelasnya.
Pemecahan sertifikat sesuai peta bidang kini menjadi fokus BKD Mataram untuk memastikan bahwa penarikan pajak dilakukan berdasarkan kondisi riil dan potensi yang ada.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, menegaskan bahwa peningkatan target PAD 2026 ini adalah upaya Pemkot Mataram untuk memutar otak dan menopang APBD yang diprediksi akan menurun.
Editor : Kimda Farida