LombokPost - Pemerintah mengintensifkan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui operasi terpadu TNI-Polri.
Seluruh armada dari tiga matra TNI dikerahkan maksimal, mencakup jalur darat, laut, dan udara, demi membuka akses wilayah, mempercepat distribusi bantuan, dan menjaga stabilitas keamanan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Posko Nasional Penanggulangan Bencana Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025), mengonfirmasi bahwa akses distribusi bantuan kini semakin terbuka.
Baca Juga: TNI AL Kerahkan KRI Bontang-907 untuk Suplai Bahan Bakar Korban Banjir Bandang di Sumatera
Akses Laut: Enam wilayah Aceh kini dapat diakses kapal laut.
Akses Darat: Delapan kabupaten sudah terbuka jalur darat untuk truk.
Akses Udara: Empat wilayah terisolir seperti Aceh Tenggara dan Gayo Lues kini bisa dijangkau dari udara.
Baca Juga: Polri Usut Dugaan Pembalakan Liar Penyebab Banjir Bandang di Sumatera
Armada Tempur Diubah Jadi Armada Kemanusiaan
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa TNI mengoptimalkan pengiriman bantuan udara menggunakan sistem air drop (penjatuhan bantuan) dengan pesawat angkut berat Hercules C-130 dan CN, menggunakan sistem CDS (Carry Delivery System) agar bantuan tidak rusak saat mendarat.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak memaparkan upaya dropping bantuan dengan helikopter terus disempurnakan.
TNI AD juga mengirimkan perangkat Starlink untuk mendukung komunikasi darurat dan menyiapkan delapan set jembatan bailey yang akan dikirim paling lambat Jumat (5/12) untuk memulihkan konektivitas daerah kritis.
Unsur laut juga diperkuat. KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menjelaskan, TNI AL mengerahkan tujuh KRI, termasuk dua kapal rumah sakit yang akan siaga di Aceh, didukung oleh unsur udara AL (lima helikopter dan dua pesawat fixed wing). Bahkan, satu kapal tanker KRI Bontang disiapkan untuk mendukung suplai BBM di daerah terdampak.
KSAU Marsekal Mohamad Tonny Harjono menambahkan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dikoordinasikan dengan BMKG dan BNPB menggunakan lima pesawat karavan terus dilakukan untuk mengurangi intensitas hujan dan mendukung percepatan pemulihan.
Penegakan Hukum Terhadap Kayu Gelondongan
Terkait temuan kayu gelondongan di lokasi bencana, Kapolri memastikan akan ada penegakan hukum.
“Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan, dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan, untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum, kita akan proses,” tegas Kapolri.
Kapolri juga mengklarifikasi bahwa tidak ada lagi warga yang diamankan terkait isu penjarahan karena mereka hanya membutuhkan logistik di tengah situasi darurat. Penanganan darurat kini difokuskan pada pemulihan dan menjaga keselamatan prajurit, menyusul kabar beberapa personel yang gugur dalam operasi kemanusiaan.
Editor : Siti Aeny Maryam