LombokPost – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram mulai mengkaji rencana penyediaan bus antar-jemput bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari upaya efisiensi penggunaan kendaraan dinas.
“Rencana ini untuk menekan penggunaan kendaraan dinas sekaligus menghemat konsumsi BBM,” ungkap Kepala Dishub Kota Mataram Zulkarwin, Kamis (2/4).
Ia menjelaskan, skema awal menyasar pejabat eselon III yang selama ini menggunakan mobil dinas. Sementara pejabat eselon II diarahkan menggunakan alternatif transportasi yang lebih ramah lingkungan.
“Untuk eselon III akan kita siapkan bus. Eselon II diarahkan menggunakan sepeda sebagai alternatif,” ujarnya.
Baca Juga: 810 Calon Haji Mataram Mulai Perjalanan, Ini Pesan Penting Wali Kota
Menurutnya, kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian teknis, termasuk penentuan rute dan integrasi dengan jaringan transportasi yang sudah ada.
Rute yang dipertimbangkan akan melewati sejumlah titik strategis, seperti kawasan perkantoran di Jalur Lingkar, Taman Sangkareang, Kantor Wali Kota Mataram, hingga eks Bandara Selaparang.
“Kami sedang menghitung teknisnya, termasuk jumlah armada yang tersedia karena saat ini masih terbatas,” katanya.
Data Dishub mencatat, saat ini tersedia dua unit bus dengan kapasitas 17 penumpang, serta 13 unit angkutan kota (bemo) yang masih layak operasi.
Namun, tantangan utama tidak hanya pada armada. Penyebaran tempat tinggal ASN yang tersebar di berbagai wilayah juga menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam penentuan rute.
Baca Juga: Pemkot Mataram Kaji Pembatasan Kendaraan Dinas, ASN Diminta Bersiap
“Perlu pemetaan karena pegawai tersebar, terutama di jalur lingkar dan Jalan Pendidikan,” ujarnya.
Selain itu, faktor ketepatan waktu juga menjadi perhatian. Sistem absensi ASN yang ketat pada pukul 07.00 Wita menuntut pengaturan jadwal yang presisi.
“Jadwal harus tepat agar tidak berdampak pada keterlambatan dan pemotongan TPP,” katanya.
Zulkarwin menambahkan, simulasi awal menunjukkan kebutuhan armada masih cukup besar jika program ini dijalankan secara optimal.
“Kalau dengan lima titik jemput dan dua kali ritase, setidaknya dibutuhkan sekitar 10 armada,” jelasnya.
Baca Juga: Halal Bihalal GOW Jadi Momentum Konsolidasi Peran Perempuan
Ia memastikan kajian tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat sebelum diajukan kepada Sekretaris Daerah untuk diputuskan lebih lanjut.
“Pekan ini kami tuntaskan kajian, sehingga minggu depan sudah ada keputusan,” pungkasnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin