LombokPost - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram memastikan wilayahnya tetap terang benderang pada malam hari. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram mencatat, akumulasi tagihan listrik untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp 2,6 miliar setiap bulannya.
“Itu secara kesuluruhan sampai Rp 2,6 miliar,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram Zulkarwin.
Besarnya anggaran yang terserap ini merupakan konsekuensi dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung keamanan dan kenyamanan aktivitas masyarakat di seluruh wilayah Kota Mataram. Namun, rincian pembayaran tersebut terbagi ke dalam dua tanggung jawab instansi yang berbeda sesuai dengan kewenangannya.
Zulkarwin menjelaskan, khusus untuk PJU yang berada di bawah kendali Dishub, biaya operasional listriknya relatif lebih kecil dibandingkan PJL. Menurutnya, kebutuhan pembayaran listrik untuk lampu-lampu di ruas jalan protokol berkisar antara Rp 400 juta hingga Rp 500 juta per bulan.
“Kalau hanya PJU yang menjadi kewenangan kami, nilainya sekitar Rp 400 juta sampai Rp 500 juta. Untuk sisanya yang merupakan tagihan PJL, itu ada di bawah kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim). Mereka yang lebih tahu rincian teknisnya,” katanya.
Baca Juga: Dishub Kota Mataram Klaim 95 Persen PJU Menyala
Untuk menekan potensi kebocoran anggaran dan memastikan efisiensi, Zulkarwin menegaskan seluruh jaringan PJU di Kota Mataram saat ini telah mengadopsi sistem meterisasi. Langkah ini diambil agar penggunaan daya listrik di setiap titik lampu dapat terukur secara akurat dan transparan.
Zulkarwin mengatakan, pihaknya menggandeng PLN untuk melakukan survei lapangan. Validasi ini penting untuk memastikan daya listrik yang tersalurkan benar-benar sinkron dengan tagihan yang disodorkan kepada pemerintah daerah.
“Semua PJU sudah dimeterisasi. Kami bersama pihak PLN juga sudah turun melakukan survei untuk memastikan daya yang masuk sesuai dengan tagihan yang dikeluarkan. Jadi tidak ada lagi pembayaran yang sifatnya taksiran,” tegasnya.
Meskipun sebagian besar jaringan penerangan berfungsi dengan normal, Dishub tidak menampik adanya keluhan masyarakat terkait titik-titik jalan yang masih minim cahaya. Kerusakan tiang serta lampu yang mati menjadi kendala klasik yang terus diupayakan penyelesaiannya.
Beberapa ruas jalan yang saat ini masuk dalam radar pantauan ketat antara lain Jalan Adi Sucipto, Jalan Brawijaya, dan Jalan Saleh Hambali yang berlokasi di kawasan perbatasan kota. Kondisi ini tengah ditangani secara intensif oleh Bidang Pengendalian Operasional (Dalops) Dishub Kota Mataram.
Zulkarwin menambahkan, Pemkot telah melakukan intervensi perbaikan secara bertahap pada tahun-tahun sebelumnya. Fokus perbaikan diarahkan pada ruas-ruas strategis yang menjadi urat nadi mobilitas warga.
“Tahun kemarin kita sudah lakukan intervensi perbaikan di Jalan Arya Banjar Getas dan Jalan Komjen M. Yasin,” imbuhnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Dishub memilih langkah pragmatis dalam hal pengadaan fasilitas baru. Alih-alih membangun infrastruktur dari nol, Dishub lebih memprioritaskan pemeliharaan dan rekondisi fasilitas yang sudah ada.
Zulkarwin mengungkapkan, pemasangan lampu tambahan atau perangkat pendukung cerdas seperti Area Traffic Control System (ATCS) dan CCTV kini dioptimalkan dengan memanfaatkan tiang-tiang eksisting. Strategi ini diklaim mampu memangkas biaya pengadaan yang cukup signifikan.
“Untuk saat ini kami lebih fokus pada pemeliharaan. Kalau pun memang ada kebutuhan pemasangan baru, kami sebisa mungkin memanfaatkan tiang yang sudah ada untuk proses rekondisi,” pungkasnya. (chi)
Editor : Prihadi Zoldic