LombokPost - Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi kantin sekolah di Kota Mataram diprediksi bakal merosot tajam. Fenomena ini disinyalir kuat terjadi akibat mulai berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang membuat angka penjualan para pedagang kantin menurun karena para siswa kini sudah mendapatkan jatah makan siang dari sekolah.
“Retribusinya sedang kita susun ulang, jelas ada pengurangan,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram Yusuf.
Yusuf mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyusun ulang formulasi tarif retribusi bagi kantin-kantin sekolah tersebut. Langkah penyesuaian tarif ini diambil untuk merespons gelombang keluhan dari para pedagang kantin yang omzetnya anjlok sejak program MBG bergulir.
Ia menjelaskan, aktivitas kantin sebenarnya tetap berjalan normal hingga jam pulang sekolah sekitar pukul 15.00 WITA. Para siswa pun masih sering belanja di kantin usai menyantap menu MBG. Meski demikian, daya beli siswa di kantin berkurang karena perut mereka sudah kenyang.
Sejauh ini, Disdik belum bisa memastikan secara terperinci persentase penurunan target retribusi untuk tahun 2026. Hal tersebut dikarenakan sistem penyetoran retribusi dari pihak sekolah saat ini telah diubah menggunakan skema bulanan.
Baca Juga: Program MBG Sebaiknya Gunakan Bahan Baku Lokal
“Kami belum tau pastinya untuk tahun ini,” katanya.
Merujuk pada data keuangan tahun 2025, Disdik sejatinya membidik target PAD dari sektor ini sebesar Rp 1 miliar per tahun. Target tersebut menyasar seluruh sekolah negeri yang berada di bawah kewenangan Pemkot, yang kini menyisakan 142 SD setelah proses merger, serta 24 SMP negeri. Namun, realisasi yang didapat pada tahun lalu hanya menyentuh angka Rp 500 juta.
“Nilai Rp 500 juta itu capaian dari Juli sampai Desember 2025, atau hanya setengah tahun berjalan semenjak aturan baru berlaku. Untuk tahun 2026 ini, kami belum berani memastikan berapa target yang realistis,” tambahnya.
Besaran tarif sewa kantin di Mataram selama ini bervariasi, berkisar hingga Rp 6 juta per tahun tergantung dari luas fasilitas yang digunakan. Namun, Yusuf mengakui kondisi di lapangan sering kali menunjukkan fasilitas tersebut hanya berupa lapak sederhana, bukan kantin representatif.
Untuk mengantisipasi kebocoran PAD dan mempermudah pengawasan di tengah situasi dinamis ini, Disdik berencana merombak sistem pembayaran sewa. Ke depan, penarikan retribusi akan diwacanakan menggunakan sistem nontunai melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
“Kita wacanakan pakai QRIS untuk setiap yang jualan. Supaya anggarannya tidak dikelola langsung oleh pihak sekolah dulu, jadi bisa langsung terpantau," pungkasnya.
Editor : Kimda Farida