LombokPost - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram siap mengambil langkah hukum tegas terhadap oknum yang memobilisasi anak dalam eksploitasi di ruang publik. Kepala Satpol PP Kota Mataram Lalu Martawang, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam menghadapi praktik kotor tersebut. Menurutnya, banyak pihak berlindung di balik dalih keterhimpitan ekonomi semata.
“Janganlah kita memanfaatkan kondisi lalu seolah-olah kita dalam posisi layak mendapatkan pengasihan dari orang lain,” kata Martawang.
Dirinya menerima laporan, adanya indikasi kuat adanya motif eksploitasi tersembunyi di balik aksi itu. Ia menyatakan, oknum tak bertanggung jawab sengaja memobilisasi anak-anak demi keuntungan pribadi mereka. Pihaknya memastikan proses hukum akan ditempuh jika terbukti ada unsur eksploitasi komersial.
“Pemerintah bukan lepas tangan akan hal itu,” terangnya.
Baca Juga: Sembunyikan Eksploitasi di Balik Belas Kasihan
Pihaknya memastikan tidak akan segan-segan membawa kasus tersebut ke ranah hukum apabila terbukti ada unsur eksploitasi. Satpol PP bersama Dinsos saat ini tengah mengintensifkan penelusuran dan pelacakan di lapangan untuk membongkar sindikat di balik aktivitas tersebut.
“Realitas perkotaan memang, potensi-potensi seperti itu ada. Tapi kami ingin mendudukkan sesuai dengan proporsinya,” jelasnya.
Meski demikian, Martawang menekankan bahwa penertiban tetap dilakukan secara proporsional. Pemkot akan membedakan warga yang benar-benar layak mendapatkan bantuan sosial dengan oknum yang sengaja memanfaatkan kondisi untuk mencari keuntungan di jalanan.
"Mana yang memang layak untuk dibantu kita bantu, mana yang memang layak untuk kita tertibkan, kita tertibkan," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinsos Kota Mataram Muzakkir Walad mengatakan, ditemukan adanya kawasan Monjok Barat yang dijadikan tempat penampungan bagi kelompok tertentu. Di lokasi tersebut, terdapat lahan kosong yang sengaja dikondisikan untuk menampung para pengemis dan anak-anak jalanan yang dikoordinir oleh pihak tertentu.
“Bahkan bagi mereka yang anjal atau gepeng baru-baru bergelut, itu support oleh oknum tertentu untuk memberikan contoh kepada pengguna jalan atau masyarakat yang lewat," tambahnya.
Dinsos mencatat jumlah warga di kawasan binaan tersebut mencapai lebih dari 10 orang. Pihaknya kini tengah mengintensifkan penertiban serta pendataan mendalam guna memastikan para koordinator atau pelaku di balik layar dapat segera ditertibkan secara hukum.
“Mereka dibuatkan bedengan-bedengan, untuk tempat tinggal,” jelasnya.
Editor : Pujo NugrohoSumber : Liputan