LombokPost-Kesehatan jiwa menjadi perhatian pemerintah. Sebanyak 2 persen penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami masalah kesehatan jiwa seperti depresi, anxiety, dan skizofrenia. Kementerian Kesehatan berencana tahun depan 50 persen puskesmas bisa melayani masalah kesehatan jiwa.
Direktur Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan Imran Pambudi menyatakan, dari laporan polisi pada 2023, ada 1.350 kasus bunuh diri. Bunuh diri kerap dikaitkan dengan masalah kesehatan jiwa. ”Diperkirakan angkanya (riil) mungkin tiga kali lipat,” ujarnya di Jakarta Jumat (13/12).
Imran menyatakan, sekarang baru 40 persen puskesmas mampu memberikan layanan kesehatan jiwa. Dia berharap semua fasilitas kesehatan itu bisa memberikan layanan, tapi pemerataan tersebut akan dilakukan bertahap. ”Minimal di kota itu ada lima puskesmas yang mampu memberikan pelayanan kesehatan jiwa,” ungkapnya.
Soal pemerataan, lanjut Imran, tantangannya adalah sumber daya manusia dan obat. Oleh karena itu, pemerintah akan memberikan pelatihan untuk dokter dan psikolog.
Imran menyatakan, pihaknya sudah bicara dengan kolegium psikolog klinis guna mendukung percepatan pendidikan psikolog klinis untuk jangka panjang. ”Sekarang ini jumlah psikolog klinis di Indonesia cukup sedikit. 70 persen ada di Jakarta,” ucapnya.
Tantangan lain adalah ketersediaan obat. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) kerap bergantung pada obat. Imran mencontohkan penderita tuberkulosis yang harus konsumsi obat. ”Kalau kebutuhan pengobatan pasien TB dibiayai Kemenkes. Kalau kesehatan jiwa, itu daerah menggantungkan ke pusat,” bebernya.
Imran menyatakan harapannya agar pemerintah daerah melakukan pengadaan obat. Saat ini kesehatan jiwa tidak masuk program sehingga tidak ada anggaran. Kemenkes sudah bersurat ke dinas kesehatan untuk hal itu. (lyn/c6/dio/JPG/r5)
Editor : Redaksi Lombok Post