LombokPost - Sejumlah calon duta besar Indonesia mengikuti fit and proper test di Komisi I DPR RI, Sabtu, 5 Juli 2025.
Komisi I DPR RI membagi dua sesi fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan tersebut.
Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin mengungkapkan, pada sesi pertama, para calon Duta Besar yang hadir, antara lain Umar Hadi yang ditugaskan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.
Selain itu, Hotmangaraja Pontas Panjaitan untuk Singapura, Nurmala Kartini Sjahrir untuk Jepang, Dwisuryo Indroyono Soesilo untuk Amerika Serikat, Abdul Kadir Jaelani untuk Republik Federal Jerman dan Redianto Heri Nurcahyo untuk Republik Slowakia.
Sedangkan sesi kedua adalah Amrih Jinangkung untuk Kerajaan Belanda, Adam Mulawarman Tugio untuk Republik Sosialis Vietnam.
Selain itu, Siddhartha R. Siryodipiro untuk Jenewa (Swiss), Judha Nugraha untuk Republik Federasi Brazil dan Syahda Guruh L. S. untuk Qatar.
"Sesi kedua ini adalah calon duta besar yang mayoritas berasal dari diplomat karier dari Kementerian Luar Negeri," ungkap Nurul Arifin.
"Umumnya para calon Dubes adalah diplomat senior dan ada juga yang pernah menjabat Duta Besar sebelumnya," sambungnya.
Lebih lanjut Nurul mengungkapkan bahwa seluruh sesi uji kelayakan hari tersebut berjalan lancar.
Dalam kesempatan itu, politisi dari Fraksi Golkar itu juga mengharapkan seluruh rencana kerja yang telah dipaparkan masing-masing calon Dubes dapat direalisasikan dengan baik dan konkret.
“Selamat dan semoga sukses untuk para calon Dubes dalam menjalankan misi diplomasi yang bermartabat,” ujarnya
Nurul Arifin menambahkan, melalui fit and proper test itu, diharapkan akan terpilih duta besar yang bisa membawa nama baik Indonesia di mata internasional.
"Harapannya, ke depan diplomasi Indonesia di negara-negara tujuan dapat semakin berkembang, tidak hanya di bidang politik, tetapi juga ekonomi serta sosial dan budaya," paparnya.
Nurul juga mengingatkan pentingnya menjaga prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif
“Perlindungan WNI dan PMI di negara-negara tujuan harus terus dilakukan, dikawal, dan KBRI perlu memberikan pendampingan hukum bagi yang sedang berperkara,” pungkasnya.
Editor : Prihadi Zoldic