LombokPost - Walau operasional Sekolah Rakyat dimulai 14 Juli 2025, tapi status kepala sekolah dan tenaga pendidiknya masih belum jelas.
Hal itu terungkap setelah Anggota Komisi VIII DPR RI, Haeny Relawati Rini Widyastuti melakukan kunjungan spesifik Komisi VIII DPR RI ke Bekasi, Jawa Barat, 11 Juli 2025.
Haeny Relawati Rini Widyastuti mengetahui hal itu setelah ia mewawancarai langsung di lapangan, calon kepala sekolahnya.
Ternyata, kepala sekolah di Sekolah Rakyat itu berasal dari ASN pemerintah daerah. Tapi sayang, belum ada kejelasan tertulis terkait penempatan mereka secara faktual di bawah kementerian pusat.
“Meski disebut akan dipindah ke pusat, hingga saat ini mereka belum menerima SK tertulis," ungkap Haeny Relawati.
Padahal, Haeny Relawati menambahkan,
hal ini melibatkan instansi negara lain seperti BKN dan KemenPAN-RB.
"Ini yang sejak awal sudah saya ingatkan kepada Kementerian Sosial,” papar Haeny.
Begitu juga dengan tenaga pendidiknya. Haeny Relawati menambahkan, bahwa tenaga pendidik dan kependidikan di luar kepala sekolah ternyata berasal dari tenaga PPPK.
"Mereka direkrut langsung oleh Kementerian Sosial," ujarnya.
Atas dasar itu, Haeny pun mempertanyakan keberlanjutan status mereka, mengingat belum ada kejelasan penganggaran jangka panjang di dalam RAPBN 2026.
“Jika kontrak P3K dengan Kementerian Sosial hanya untuk satu tahun, bagaimana kelanjutannya? Apakah akan diperpanjang atau dialihkan? Ini penting untuk keberlangsungan Sekolah Rakyat,” papar politisi Fraksi Partai Golkar.
Politisi dari Jawa Timur juga menyoroti masalah ketersediaan lahan Sekolqh Rakyat.
Jelas saja, hal ini menjadi tantangan terbesar dalam mengekspansi Sekolah Rakyat ke seluruh kabupaten/kota seperti yang ditargetkan Presiden Prabowo.
Haeny pun mendesak agar aset-aset milik pemerintah provinsi yang belum dimanfaatkan, dapat dialihfungsikan untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat tersebut.
“Saya pernah sampaikan, daripada cari lahan baru, lebih baik kita manfaatkan aset provinsi yang idle. Pemerintah provinsi bisa membantu mempercepat realisasi program ini,” paparnya.
Editor : Siti Aeny Maryam