LombokPost - Ternyata, ada beras oplosan yang beredar di pasar. Dengan kwalitas yang rendah, tapi dijual dengan harga yang premium.
Jelas saja, hal ini sangat merugikan masyarakat. Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani pun berang setelah mengetahuinya.
"Kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan," tegas Puan Maharani kepada wartawan, setelah Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Juli 2025.
Bukan tanpa alasan, Puan menegaskan, peredaran beras oplosan itu perlu diusut tuntas, karena sudah meresahkan masyarakat.
"Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat,” papar politisi dari Fraksi PDIP itu.
Diketahui, peredaran beras oplosan ini terungkap setelah aparat penegak hukum mengungkap praktik pencampuran beras impor dengan beras medium lokal di sejumlah gudang distribusi di wilayah Jabodetabek.
Walau gudang distribusinya berada di Jabodetabek tapi pendistribusiannya sudah beredar ke 10 provinsi di Indonesia.
Untuk mengelabui konsumen, beras oplosan yang berasal dari beras lokal dicampur dengan beras impor itu dikemas dengan kemasan yang premium.
Dengan kwalitas dibawah standar, beras itu dijual dengan harga premium.
Paktik curang itu diduga dilakukan oleh oknum pelaku usaha yang ingin meraup keuntungan besar di tengah tingginya permintaan beras.
Diketahui sebelumnya, pemerintah mengumumkan 212 merek beras medium dan premium diduga oplosan.
Atas dasar itu, putri dari Megawati Soekarno Putri ini pun meminta aparat hukum, segera menindak pelakunya.
Soalnya, penjualan beras oplosan ini, benar-benar sudah merugikan masyarakat banyak di Indonesia.
“Saya melihat sudah dilakukan tindak lanjut terkait beras oplosan ini, bahwa ada pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti dan diproses secara hukum,” tegasnya.
Meminimalisir peredaran beras yang telah merugikan masyarakat itu, DPR RI akan terus mengawasi perkembangan kasus tersebut.
Karena hal ini sudah menjadi komitmen DPR RI dalam melindungi kepentingan masyarakar, untuk memastikan agar praktik-praktik curang seperti ini tidak terjadi lagi.
DPR tentu saja melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk menindaklanjuti terkait dengan hal itu,” pungkasnya.