LombokPost - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2025 Rabu (27/8).
Ada beberapa poin yang disampaikan seperti serapan haji serta layanan penerbangan capaiannya lebih dari 95 persen.
Menurut Nasarudin, serapan haji tahun ini sangat besar. Capaiannya lebih dari 99 persen. Untuk layanan penerbangan, Kemenag menggunakan tiga maskapai. Yaitu Garuda Indonesia, Saudia Arabia Airlines, dan Lion Air.
Perinciannya Garuda Indonesia mengangkut 90.125 jamaah dalam 247 kloter.
Saudia Arabia Airlines menerbangkan 101.223 jamaah dalam 250 kloter. Sementara Lion Air 11.714 jamaah dalam 28 kloter.
”Tingkat ketepatan waktu mencapai 96,2 persen. Bahkan, mayoritas penerbangan lebih cepat dari jadwal keberangkatannya. Kemudian saat kepulangan tingkat ketepatan waktunya 91,4 persen,” terangnya.
Nasarudin melanjutkan, 99,29 persen jamaah haji Indonesia mengambil haji tamattuk. Sehingga, mereka wajib membayar dam atau denda berupa satu ekor kambing atau domba. Selebihnya adalah jamaah haji ifrad dan qiran.
”Ada 10.141 jamaah yang melaksanakan tarwiyah,” kata Nasaruddin. Mereka terlebih dahulu melakukan mabit di Mina. Setelah itu ikut rombongan wukuf di Arafah.
Selain itu, ada 34 jamaah haji safari wukuf karena sakit. Lalu, terdapat 495 safari wukuf karena lansia dan disabilitas. Kemenag juga memfasilitasi badal haji untuk 334 jamaah.
Kemenang sudah menyiapkan pelaksanaan haji 2026. Pemerintah sudah mentransfer uang muka untuk menyewa tenda jamaah di Mina. Nominalnya mencapai Rp 2,76 triliun. Pada bagian lain, pemerintah Arab Saudi kembali mengeluarkan aturan haji yang baru.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengatakan, pemerintah bersama DPR sudah menyepakati menggunakan uang jamaah haji untuk membayar uang muka sewa tenda. ”Kami sudah transfer uangnya ke Ditjen PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umrah) Kemenag,” jelasnya di DPR Rabu (27/8).
Sesuai surat Kemenag, kebutuhan DP mencapai 627,242 juta riyal atau sekitar Rp 2,76 triliun. Perinciannya, 159,6 jutaan riyal untuk uang muka biaya sewa tenda di Mina. Lalu, 2.300 jutaan riyal untuk DP biaya layanan masyair. Nantinya, uang itu akan tercatat sebagai pengurang biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026.
Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang meminta Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief untuk menjelaskan lebih detail mengenai pembayaran uang muka tersebut. Hilman menjelaskan, pihaknya menerima transfer dari BPKH pada 22 Agustus malam. Berselang sehari, dana itu langsung ditransfer ke sistem e-hajj milik Arab Saudi. ”Uangnya masuk ke e-wallet e-hajj Indonesia,” ujarnya.
Uang muka itu hanya untuk jamaah haji reguler. Saudi menetapkan kuota haji reguler Indonesia tahun depan di dalam sistem e-hajj sebanyak 203.320 orang atau sama seperti tahun ini.
Hilman menambahkan, Kemenag belum bisa menyewa atau memilih tenda. Karena Saudi menerapkan aturan baru. Pada haji tahun depan, kata dia, negara pengirim jamaah haji harus booking tenda di mina sekaligus sudah menandatangani kerja sama dengan syarikah.
Sisa Kuota Haji Reguler dari Tahun ke Tahun
2019
Serapan: 99,41 persen
Kuota: 214.000
Sisa kuota: 1.268
2022
Serapan: 99,83 persen
Kuota: 92.825
Sisa kuota: 157
2023
Serapan: 99,57 persen
Kuota: 210.680
Sisa kuota: 898
2024
Serapan: 99,98 persen
Kuota: 213.320
Sisa kuota: 45
2025
Serapan: 99,92 persen
Kuota 203.149
Sisa kuota: 171
Keterangan:
2020 & 2021 tidak ada pengiriman jemaah haji karena Covid-19 (wan/aph/JPG/r1)
Editor : Kimda Farida