Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mengusulkan agar pengelolaan MBG diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah dan komite sekolah.
"Perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah," katanya di Kompleks Parlemen, Senin (22/9) seperti dilansir JawaPos.Com.
Yahya menilai, model pengelolaan saat ini yang melibatkan yayasan dan UMKM belum menjamin kualitas dan higienitas makanan. Ia percaya bahwa pihak sekolah lebih memahami kebutuhan dan selera anak didiknya.
“Karena akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah. Mereka sudah paham selera anak-anak sekolahnya,” ujarnya.
Selain itu, Yahya juga menyoroti lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program MBG.
Ia mendesak pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pelaporan dan membuka kanal pengaduan publik. Hal ini penting untuk memastikan dana benar-benar tersalurkan untuk memenuhi gizi anak-anak.
Pada hari itu, Komisi IX DPR dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Rekomendasi dari audiensi ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk perbaikan program MBG.
Yahya Zaini menambahkan, lemahnya transparansi dan akuntabilitas dikhawatirkan dapat memperbesar risiko penyalahgunaan anggaran.
“Karena transparansi dan akuntabilitas yang lemah, dikhawatirkan akan memperbesar risiko penyalahgunaan anggaran,” pungkasnya.(*)
Editor : Redaksi Lombok Post