LombokPost - Pemerintah bersikukuh melanjutkan MBG meski menuai banyak kritik. Pakar kesehatan menemukan produk yang dibagikan punya kadar gula dan garam tinggi.
Sementara, pemerhati pendidikan menilai adanya penambahan ribuan siswa yang keracunan.
Ahli gizi dari Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA) dr Tan Shot Yen mengatakan, MBG yang terlihat adalah tentang keracunan, produk dengan gula garam yang tinggi, penghabisan anggaran, serta yayasan baru yang menaungi SPPG yang tidak tahu masa depannya.
”Di bawah gunung es itu, di masa depan akan muncul konflik,” ucapnya.
Menurut Tan, adanya pembagian produk ultra proses membuat tujuan MBG yang menyalurkan produk sehat malah menimbulkan penyakit tidak menular. ”Itu akan menimbulkan masalah kesehatan di kemudian hari,” paparnya.
Dia menyoroti tata kelola yang buruk. Itu ditunjukan dengan tidak adanya kerja sama pemerintah dengan pemerintah daerah.
”MBG bisa bekerja sama dengan dinas kesehatan atau puskesmas. Puskemas punya kesehatan lingkungan (kesling),” ujarnya. Dinkes dan puskesmas, kata dia, dapat dijadikan sebagai wadah monitoring.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai, program MBG sejak awal sudah sarat dengan konflik kepentingan dan potensi bancakan korupsi.
Dengan alokasi anggaran super jumbo Rp 335 triliun dan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, MBG berpotensi besar menjadi ladang korupsi oleh para elite politik. Tak heran, MBG justru telah menelan ribuan korban.
Dalam sepekan terakhir misalnya, terjadi lonjakan ribuan korban keracunan. Per 14 September 2025, JPPI mencatat ada 5.360 anak yang menjadi korban keracunan MBG. Angka tersebut melejit satu minggu kemudian. Per 21 September 2025, jumlah korban keracunan telah mencapai 6.452 anak.
”Artinya, hanya dalam waktu sepekan, korban keracunan MBG bertambah 1.092 anak,” keluhnya.
Menurutnya, kondisi itu sudah tak normal. Pemerintah seharusnya meningkatkan status menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB). ”Dan program semestinya dihentikan sementara untuk evaluasi menyeluruh,” ungkapnya.
Sayangnya, kondisi yang terjadi justru sebaliknya. Pada Selasa (23/9), DPR mengesahkan RAPBN 2026 yang menempatkan MBG sebagai salah satu prioritas terbesar, dengan anggaran fantastis Rp 335 triliun. Alokasi itu memakan dana Rp 223 triliun dari pos pendidikan. ”Alih-alih melakukan evaluasi, mereka justru menutup mata, menyumpal telinga, dan nekat melanjutkan program bermasalah ini,” keluhnya.
Kasus dugaan keracunan terbaru menimpa 16 siswa dan seorang guru SDN 12 Banua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar). Mereka sakit perut dan muntah-muntah seusai mengonsumsi kuliner ekstrem, yaitu ikan hiu, pada Selasa (23/9). Mereka dilarikan ke RSUD dr Agoesdjam, Ketapang.
Menu MBG yang disantap siswa yaitu ikan hiu filet, sayur oseng, jeruk, tahu goreng, dan nasi putih. Belum dapat dipastikan makanan yang memicu keracunan. Banyak yang menduga penyebabnya adalah ikan hiu yang mengandung merkuri serta makanan yang tidak higienis. (mia/lyn/aph/JPG/r3)
Editor : Pujo Nugroho