Program padat karya nasional ini menawarkan potensi gaji yang sangat menarik, mencapai Rp 3 juta hingga Rp5 juta setiap bulannya.
Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengungkapkan, program Sensus Ekonomi 2026 akan diluncurkan pada Januari 2026.
Sementara proses rekrutmen petugas lapangan secara resmi akan dimulai pada Februari 2026.
“Kami butuh 190 ribu petugas di lapangan, bisa dari mahasiswa, dosen, akademisi silakan bergabung karena ini sifatnya padat karya se-Indonesia. Bayaran tergantung jumlah responden yang mereka kumpulkan, kemungkinan bisa Rp3–5 juta per bulan,” ujar Sonny, Jumat (21/11).
Sensus Ekonomi yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali ini merupakan momen krusial untuk mencatat seluruh pelaku usaha, mulai dari skala rumah tangga hingga perusahaan besar, baik formal maupun informal.
Data ini akan menjadi basis utama untuk perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan nasional selama satu dekade ke depan.
"Sensus ekonomi ini bertujuan untuk mendata seluruh pelaku usaha, sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional," tegas Sonny.
Sony juga menekankan bahwa dalam sepuluh tahun, struktur ekonomi dapat mengalami perubahan signifikan.
Keberhasilan sensus ini sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah. Di Provinsi Riau, misalnya, Pelaksana Tugas Gubernur SF Hariyanto menjamin komitmen penuh daerah untuk mendukung pendataan.
“Ini akan menjadi pedoman 10 tahun ke depan sebagai bahan masukan bagi Pemprov Riau. Kita mendukung bagaimana perusahaan kita kerja sama, kalau tidak mau kita surati dan lakukan pendekatan,” ujar Hariyanto.
Sensus ini dinilai penting dalam perumusan kebijakan fiskal, investasi, dan pengembangan UMKM.
Oleh karena itu, BPS berharap ribuan lowongan kerja ini tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat basis data ekonomi Indonesia.
Editor : Marthadi