LombokPost – Pemerintah mengambil langkah agresif untuk mereformasi iklim investasi nasional demi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa perbaikan ekosistem investasi adalah prasyarat mutlak untuk mencapai target pertumbuhan ambisius.
Menkeu secara terbuka menyoroti lemahnya daya saing Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Singapura, dan Malaysia, yang tercermin dari keputusan raksasa teknologi, Nvidia, memilih Johor, alih-alih Indonesia, sebagai lokasi investasi.
Baca Juga: Pedagang Pakaian Bekas Menjerit! Larangan Impor Purbaya Bikin Usaha Lumpuh, Pasar Sepi Drastis!
Task Force Debottlenecking Resmi Dibentuk
Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah secara resmi membentuk Task Force Debottlenecking. Kelompok kerja ini disiapkan sebagai kanal resmi bagi pelaku usaha untuk melaporkan kendala nyata yang menghambat aktivitas bisnis, yang kemudian akan diselesaikan melalui sidang debottlenecking berkala.
Menkeu Sadewa bahkan berkomitmen memimpin langsung upaya penyelesaian masalah ini. “Di situ, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para pelaku bisnis, kalau ada hambatan di bisnis Anda, Anda bisa lapor dan kami akan sidangkan. Saya sudah memutuskan mengalokasikan waktu satu hari penuh untuk memimpin sidang debottlenecking,” ungkap Menkeu dalam Pembukaan Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta.
Reformasi Regulasi dari Lapangan, Bukan Sebaliknya
Pendekatan Task Force ini didasari keyakinan bahwa solusi yang berbasis lapangan akan lebih efektif, merujuk pada keberhasilan penyelesaian 193 kasus debottlenecking senilai Rp894 triliun pada periode 2016–2019. Melalui mekanisme baru ini, Menkeu menekankan bahwa reformasi regulasi akan disusun berdasarkan realitas dan masukan dari lapangan, bukan lagi dari peraturan ke lapangan.
“Ke depan, kita akan perbaiki itu, sehingga nanti iklim bisnis akan kita perbaiki secara bertahap langsung dari lapangan, nanti dari situ kita betulin peraturannya. Bukan dari peraturan ke lapangan, tapi dari lapangan ini ke peraturan nanti,” jelas Menkeu.
Kolaborasi dan Perlindungan Pasar Domestik
Selain pembenahan birokrasi, pemerintah juga fokus pada perlindungan pasar domestik dari serbuan produk ilegal impor, khususnya barang bekas, guna memberi ruang tumbuh bagi industri lokal.
Menkeu Sadewa menegaskan bahwa kombinasi antara penguatan permintaan domestik, kolaborasi fiskal moneter, dan perbaikan iklim investasi adalah prasyarat untuk mencapai pertumbuhan 6 persen mulai tahun depan, dan bergerak menuju target ambisius 8 persen dalam 4–5 tahun ke depan.
“Jadi, tumbuh 8 persen, susah, tapi bukan angka yang mustahil kalau kita ajukan secara bertahap. Jadi fiskal, sektor keuangan dan iklim investasi perbaiki,” pungkas Menkeu, menyerukan sinergi total dari semua sektor.
Editor : Jelo Sangaji