Hal ini dibocorkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pada Jumat (5/12).
Dasco mengungkapkan, dirinya sempat bertanya langsung kepada Presiden Prabowo mengenai tuntutan kenaikan upah yang sedang disuarakan oleh para buruh.
Presiden Prabowo memberikan sinyal tegas akan turun langsung menangani persoalan tersebut.
"Presiden bilang begini, soal upah, serahkan kepada saya, nanti saya rundingkan seperti yang tahun lalu," kata Dasco.
Dasco menegaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kaum pekerja. Ia mengingatkan kembali penetapan UMP tahun sebelumnya sebagai bukti keberpihakan tersebut.
Pada penetapan UMP 2025 lalu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengusulkan kenaikan sebesar 6 persen, namun Presiden Prabowo menetapkan kenaikan yang lebih tinggi, yakni 6,5 persen.
Dengan adanya sinyal ini, pembahasan UMP 2026 berpotensi kembali melibatkan peran langsung presiden di tengah dinamika tuntutan kenaikan upah yang menguat dari kalangan buruh.
Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menyambut baik peran Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara serikat buruh dan pemerintah, khususnya dalam isu strategis UMP 2026.
Andi Gani juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, akan ada pertemuan antara pemerintah dengan pimpinan-pimpinan serikat buruh untuk membahas berbagai persoalan nasional, termasuk isu kesejahteraan pekerja.
Saat ini, terdapat dua isu utama yang menjadi perhatian besar bagi kalangan buruh di Indonesia:
1. Penetapan Upah Minimum: Dinilai sangat menentukan daya beli pekerja di tengah tekanan ekonomi.
2. Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional: Struktur kelembagaan dan Keputusan Presiden terkait dewan ini sudah ada.
Namun, hingga kini masih belum diumumkan secara resmi siapa saja yang akan mengisi kepengurusan di dalamnya.
Dengan janji Presiden Prabowo untuk turun tangan langsung, kalangan buruh berharap titik terang mengenai UMP 2026 dan kejelasan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dapat segera tercapai melalui musyawarah.
Baca Juga: Segera Perbarui Data! KPM PKH Wajib Kumpulkan 9 Berkas Krusial Agar Bansos 2026 Cair Sesuai Komponen
Editor : Marthadi