LombokPost – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan komitmen pemerintah untuk memangkas birokrasi dalam penanganan dampak bencana.
Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, yang dihadiri jajaran menteri koordinator dan pucuk pimpinan TNI-Polri.
Pemerintah pun gerak cepat dalam penanganan pascabencana ini.
Baca Juga: Gus Ipul Pastikan BLTS Disalurkan hingga Tengah Malam, Wilayah Bencana Sumatera Tetap Jadi Prioritas
Prioritas Utama: Administrasi Tidak Merepotkan Warga
Menindaklanjuti arahan Presiden, Mensesneg menekankan bahwa fase transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi harus berjalan tanpa kendala administratif bagi masyarakat.
Dokumen Gratis: Kementerian Dalam Negeri diinstruksikan mengawal pengurusan dokumen penting (seperti KTP atau sertifikat) yang hilang agar diberikan secara gratis dan cepat.
Pengawasan Ketat: Mensesneg meminta monitoring ketat di lapangan guna memastikan tidak ada oknum yang memanfaatkan situasi bencana untuk keuntungan pribadi.
Mitigasi Jangka Panjang dan Modifikasi Cuaca
Menghadapi prediksi cuaca ekstrem di bulan Januari, pemerintah mengambil langkah preventif yang massif.
Teknologi BMKG: Presiden meminta penambahan alat modifikasi cuaca guna meminimalisir dampak curah hujan tinggi di berbagai wilayah Indonesia.
Pembersihan Aliran Sungai: Kementerian Kehutanan diminta mempercepat pembersihan material kayu di sungai dan mengevaluasi izin pengusahaan hutan guna mencegah banjir susulan.
Target Awal Januari: Sekolah dan Pangan Pulih
Mensesneg memberikan apresiasi tinggi kepada TNI, Polri, dan relawan yang terus bekerja meski di masa libur Natal. Target utamanya adalah memastikan seluruh kebutuhan dasar pangan, layanan kesehatan, dan akses pendidikan sudah terpenuhi dan berfungsi normal pada awal Januari mendatang.
“Sinergi ini menjadi kunci agar layanan dasar bagi anak-anak sekolah dan masyarakat dapat terpenuhi sesuai target,” pungkas Prasetyo Hadi.
Editor : Pujo Nugroho