LombokPost--Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta, menegaskan bahwa komunikasi yang efektif merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam mensosialisasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
Hal ini disampaikan dalam amanatnya pada Apel Pagi Bersama Awal Tahun 2026 secara virtual di Kantor Wilayah Kemenkum NTB, Senin (5/1/2026).
Dalam apel yang diikuti seluruh jajaran Kemenkum ini, Nico Afinta menyoroti bahwa sosialisasi kedua produk hukum nasional itu masih memerlukan pemahaman yang utuh di masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa misinformasi, terutama yang beredar di platform media sosial, menjadi tantangan yang perlu diatasi secara strategis.
"Kemenkum merupakan wajah pemerintah dalam melaksanakan Asta Cita Presiden di bidang hukum, sehingga komunikasi menjadi kunci penting agar seluruh program, termasuk sosialisasi KUHP dan KUHAP baru, dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat," tegas Nico Afinta.
Sekjen juga mengapresiasi capaian kerja sepanjang 2025 dan mendorong peningkatan kualitas program di tahun 2026.
Baca Juga: Realisasi PAD Dompu Tembus Rp 141 Miliar
Ia menekankan bahwa Kemenkum memegang peran sentral sebagai representasi pemerintah dalam mewujudkan agenda hukum nasional, yang menjadi tanggung jawab kolektif seluruh insan kementerian.
Apel pagi ini dimaksudkan sebagai momentum untuk memperkuat soliditas, adaptabilitas, dan efektivitas komunikasi internal maupun eksternal.
Dengan fondasi ini, diharapkan pelayanan hukum kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal serta isu misinformasi terkait hukum dapat diminimalisir.
Editor : Kimda Farida