LombokPost - Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di Indonesia pada Senin, 12 Januari 2026.
Program sekolah rakyat ini menjadi salah satu terobosan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan, sekaligus bagian dari strategi jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kehadiran sekolah rakyat lahir dari keberanian pemerintah untuk mengambil langkah di luar kebiasaan.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Diyakini Jadi Solusi Kurangi Kemiskinan Ekstrem, Targetkan 500 Sekolah hingga 2029
Menurutnya, persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya dengan menunggu, tetapi membutuhkan kebijakan konkret yang menyentuh langsung kelompok masyarakat paling rentan.
“Kita juga harus berpikir berani dan berpikir out of the box untuk memutus rantai kemiskinan. Kita tidak bisa menunggu, oleh karena itulah kita memberanikan diri untuk kita mewujudkan sekolah rakyat ini,” ujar Mensesneg usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi yang dipusatkan di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Sejak mulai beroperasi secara bertahap pada Juli 2025, sebanyak 166 sekolah rakyat telah memberikan akses pendidikan kepada 15.954 siswa.
Para siswa tersebut berasal dari keluarga yang berada pada desil 1 dan desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yakni kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling sulit.
Baca Juga: Presiden Prabowo Targetkan Pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga 2029 sebagai Solusi Kemiskinan
Mensesneg menjelaskan bahwa sekolah rakyat memang dirancang secara khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai jenjang pendidikan.
“Sekolah rakyat ini memang khusus diperuntukkan bagi saudara-saudara kita yang berada di level yang paling membutuhkan atau paling sulit secara ekonomi. 15 ribu siswa, baik dari usia SD, SMP, maupun SMA yang telah mengikuti pembelajaran di sekolah rakyat,” ujarnya.
Ke depan, pemerintah menargetkan pengoperasian 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029, dengan kapasitas ideal sebanyak 1.000 siswa di setiap sekolah. Pada tahun ini, pembangunan sekolah rakyat akan dilanjutkan di berbagai wilayah untuk memperluas daya tampung.
“Kita di tahun ini akan membangun di 104 titik sekolah rakyat yang ideal. Mohon doa restunya supaya proses pembangunan lancar dan akan menambah, menampung lebih banyak lagi adik-adik kita yang bisa mengenyam pendidikan,” kata Mensesneg.
Selain pembangunan sekolah rakyat, pemerintah juga terus menjalankan berbagai inisiatif guna meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Tanah Air. Upaya tersebut meliputi renovasi sekolah, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta penyediaan interactive flat panel (IFP) sebagai sarana pendukung pembelajaran digital.
“Inilah tujuan bernegara bahwa kita harus memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat kita, terutama dalam hal kesempatan mengakses pendidikan. Jadi ekonomi kita benahi, pangan kita amankan, dan pendidikan menjadi salah satu kuncinya untuk kebangkitan kita menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Mensesneg.
Editor : Rury Anjas Andita