Tak tanggung-tanggung, anggaran sebesar Rp 11,92 triliun disiapkan khusus oleh pemerintah untuk stimulus pangan berupa beras dan minyak goreng, di luar anggaran rutin Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Langkah ini diambil sebagai strategi stimulus ekonomi nasional untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama menghadapi fluktuasi harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan 1447 H.
Berbeda dengan bansos tunai, bantuan pangan kali ini menyasar cakupan yang lebih luas, yakni sekitar 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berada pada rentang Desil 1 hingga Desil 4.
Setiap keluarga dijadwalkan menerima 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng setiap bulannya, dan penyaluran tahap awal diprediksi mulai menyentuh masyarakat pada Februari ini.
Distribusi logistik akan melibatkan sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, hingga PT Pos Indonesia untuk menjamin bantuan sampai ke tangan yang berhak.
Pemerintah membagi klaster bantuan menjadi tiga kategori utama untuk memastikan perlindungan sosial yang komprehensif:
1. Bansos Reguler: Mencakup PKH dan Program Sembako dengan target 18 juta KPM. Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp17,5 triliun.
2. Bansos Adaptif: Anggaran lebih dari Rp2,3 triliun disiapkan khusus untuk penanganan wilayah terdampak bencana secara cepat.
3. Asistensi Rehabilitasi Sosial: Total anggaran fantastis senilai Rp20 triliun disiapkan untuk penguatan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan.
Satu hal yang perlu dipahami masyarakat adalah sifat kepesertaan bansos yang kini sangat dinamis.
Status sebagai penerima manfaat tidaklah permanen, melainkan bergantung pada pemutakhiran data berkala yang divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Seseorang bisa menerima bantuan di triwulan ini, namun bisa saja terhenti di periode berikutnya jika indikator ekonominya dinilai meningkat. Sebaliknya, warga yang sebelumnya tidak terdata bisa masuk jika memenuhi kriteria.
Data yang masuk akan diperingkat dalam Desil 1 hingga 10. Fokus utama pemberian bantuan tetap berada pada Desil 1 dan 2 (masyarakat miskin ekstrem), namun dapat diperluas hingga Desil 4 menyesuaikan ketersediaan anggaran.
Editor : Kimda Farida