LombokPost - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menepis adanya surat telegram kepada jajaran TNI untuk siaga satu buntut eskalasi konflik di Timur Tengah.
Menurut Maruli, dia tidak menerima surat telegram bernomor TR/283/2026 tersebut.
Maruli merespons surat telegram yang dikabarkan dari Panglima TNI itu Minggu (8/3). Dia menegaskan tidak ada perintah tersebut. ”Tidak ada,” jelasnya.
Tujuh Perintah
Pernyataan Maruli itu berseberangan dengan Kapuspen TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah.
Aulia menyatakan, instansinya hanya melaksanakan tugas sesuai amanat Undang-Undang (UU) TNI.
Salah satu tugas pokok adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
”TNI harus memiliki kesiapsiagaan operasional tinggi dan rutin melaksanakan apel pengecekan kesiapan,” ucapnya.
Sebelumnya, beredar kabar adanya surat telegram yang meminta jajaran TNI untuk siaga satu.
Di dalam telegram tersebut terdapat tujuh perintah.
Pertama, Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI menyiagakan personel-alutsista dan melaksanakan patroli di objek vital sentral perekonomian seperti bandara, pelabuhan laut/sungai stasiun kereta api, terminal bus, hingga PLN.
Kedua, Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) melaksanakan deteksi dini dan pengamanan udara secara berkala selama 24 jam.
Yang ketiga, BAIS TNI memerintahkan atase pertahanan (Athan) RI di negara terdampak untuk mendata, memetakan, dan merencanakan evakuasi WNI bila diperlukan, serta berkoordinasi dengan Kemenlu, KBRI, dan otoritas terkait sesuai ekskalasi di Timur Tengah.
Lalu, Kodam Jaya/Jayakarta diminta patroli di tempat objek vital strategis dan kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas DKI Jakarta.
Kemudian, satuan intelejen TNI melaksanakan deteksi dan cegah dini adanya kelompok di tempat-tempat objek vital dan kedutaan.
Keenam, Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) menyiagakan satuan masing-masing. Terakhir, perkembangan situasi dilaporkan kepada Panglima TNI.
Respons DPR
Anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin menyebut, perbedaan pernyataan di internal TNI harus segera diluruskan agar masyarakat tidak bingung.
Koordinasi internal, kata dia, dibutuhkan sebelum informasi disampaikan ke publik.
”Sebaiknya koordinasi internal TNI diperbaiki. Sehingga informasi yang keluar tidak membingungkan,” ucapnya. (raf/aph/JPG/r3)
Editor : Kimda Farida