LombokPost - Pemerintah Indonesia tancap gas menuju kemandirian energi nasional.
Dalam keterangan pers di Seoul, Selasa (31/3), Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan percepatan implementasi program biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.
Langkah berani ini diproyeksikan mampu memangkas penggunaan BBM fosil hingga 4 juta kiloliter.
Baca Juga: Tekanan Global Mengintai, Pemerintah Pusat Jamin Stok BBM Aman dan Anggaran Tak Bakal 'Morat-Marit'
Tak hanya soal lingkungan, efisiensi ini berdampak langsung pada napas fiskal negara. “Dalam satu tahun, sebetulnya dalam 6 bulan, ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp 48 triliun,” jelas Airlangga.
Sejalan dengan itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan ketahanan energi nasional dalam posisi aman.
Cadangan BBM, mulai dari solar, bensin, gas, avtur, hingga LPG, saat ini berada di atas standar minimum nasional.
Baca Juga: Masyarakat Tak Perlu Panik, Pasokan Tetap Tersedia Harga BBM Tidak Naik
Bahlil optimistis, operasional proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kalimantan Timur akan membawa Indonesia pada posisi surplus solar tahun ini.
“Dengan implementasi B50, maka insyaallah di tahun ini kita akan mengalami surplus untuk solar kita,” tegasnya. Untuk menjaga distribusi tetap tepat sasaran, pemerintah juga akan memperketat pembelian BBM melalui sistem barcode MyPertamina dengan batas konsumsi 50 liter per kendaraan, kecuali untuk kendaraan umum.
Kabar gembira bagi ketahanan energi bangsa. Pemerintah memastikan stok BBM dan LPG nasional dalam kondisi aman di tengah panasnya dinamika geopolitik dunia.
Baca Juga: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Pastikan Harga BBM Flat, Sebut Stok Nasional di Atas Standar Aman
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, cadangan energi Indonesia saat ini sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimum nasional. Baik itu solar, maupun bensin, termasuk dengan gas, termasuk dengan avtur, termasuk juga dengan LPG,” ujar Bahlil dalam keterangannya, Selasa (31/3).
Di sisi lain, masyarakat bersiap menyambut era B50. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa mulai 1 Juli 2026, program biodiesel B50 akan resmi diimplementasikan. Program ini bukan hanya soal beralih ke energi bersih, tapi juga penghematan besar-besaran bagi kas negara hingga mencapai Rp 48 triliun.
Guna memastikan subsidi energi dinikmati oleh pihak yang tepat, pemerintah juga memperkenalkan skema pengaturan baru. Pembelian BBM nantinya wajib menggunakan sistem barcode MyPertamina. Batas wajar konsumsi dipatok 50 liter per kendaraan per hari, namun aturan ini tidak berlaku bagi angkutan umum.
Kombinasi antara stok yang aman, operasional kilang baru di Kalimantan Timur, dan transisi ke B50 menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia semakin mandiri dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada impor energi fosil.
Editor : Redaksi