LombokPost - Lonjakan harga minyak dunia kembali menjadi faktor penentu arah fiskal Indonesia tahun ini. Meski risiko subsidi energi meningkat, pemerintah memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap dijaga di bawah batas aman.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan defisit APBN 2026 berada di kisaran 2,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Target tersebut disusun dengan asumsi harga minyak dunia cukup tinggi.
Baca Juga: APBN Tanggung Cicilan Kopdes Merah Putih, Maksimal Rp 3 Miliar per Unit
Menurut Purbaya, setiap kenaikan harga minyak USD 1 per barel berpotensi menambah defisit sekitar Rp 6 triliun.
Meski demikian, pemerintah telah menghitung berbagai skenario agar defisit tetap terkendali.
“Ini sudah kita hitung semua. Bahkan dengan rata-rata harga minyak USD 100 per barel, defisit masih bisa dijaga di bawah 3 persen, sekitar 2,9 persen,” kata Purbaya di Jakarta akhir pekan lalu.
Baca Juga: DPR RI Dorong Pemprov NTB Alokasikan APBD Demi PON 2028, Tak Bisa Hanya Andalkan APBN
Tambahan Subsidi BBM
Asumsi harga minyak USD 100 per barel digunakan sebagai skenario konservatif sepanjang 2026. Padahal, harga minyak global saat ini masih berada di kisaran USD 110 per barel.
Pemerintah memperkirakan tambahan subsidi bahan bakar minyak (BBM) bisa mencapai Rp90 triliun hingga Rp100 triliun.“Kompensasi lain masih kita hitung lagi,” imbuhnya.
Baca Juga: Dampak Perang, Defisit APBN Berpotensi Tembus 4 Persen, Pemerintah Buat Simulasi Tiga Skenario
Untuk sementara, beban subsidi tersebut masih ditanggung oleh Pertamina. Pemerintah menilai kondisi keuangan perusahaan energi pelat merah itu masih cukup kuat untuk menahan beban dalam jangka pendek.
Pembayaran kompensasi dari pemerintah juga berjalan rutin, dengan realisasi sekitar 70 persen setiap bulan.
“Keuangan Pertamina juga amat baik. Jadi untuk menyerap beban itu dalam jangka pendek tidak masalah,” katanya.
Penghematan Jadi Bonus
Di sisi lain, pemerintah terus melakukan efisiensi belanja guna menjaga defisit tetap terkendali. Penghematan dilakukan secara bertahap pada belanja kementerian dan lembaga, serta melalui optimalisasi penerimaan negara.
Bahkan tanpa kebijakan tambahan seperti work from home (WFH) yang sempat disebut dapat menghemat anggaran, pemerintah memastikan defisit tetap bisa dijaga di bawah 3 persen. “Tanpa kebijakan itu pun kita sudah bisa tekan defisit ke 2,9 persen. Kalau ada penghematan tambahan, itu menjadi bonus,” ucapnya.
Sebagai bantalan fiskal, pemerintah juga masih memiliki saldo anggaran lebih (SAL) sekitar Rp 420 triliun. Dana tersebut menjadi opsi terakhir apabila tekanan fiskal meningkat tajam, termasuk akibat lonjakan harga minyak dan subsidi energi. (mim/dio/JPG/r3)
Editor : Redaksi