LombokPost - Pemerintah memastikan kalau per 1 Juli B50 akan resmi diberlakukan. Campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dan 50 persen solar fosil itu diklaim bakal memutus ketergantungan terhadap impor solar, tapi diperkirakan bakal lebih boros dalam sisi penggunaan, menghadapi tantangan ketahanan pasokan, dan bisa memicu deforestrasi jika tak dimitigasi.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Eniya Listiani Dewi memastikan, hasil sementara pengujian B50 menunjukkan performa mesin tetap stabil. Performa mesin diesel stabil dan tidak ditemukan gangguan signifikan.
“Ini menjadi indikasi positif bahwa biodiesel dapat diandalkan untuk mendukung operasional sektor industri," ujarnya.
Baca Juga: Hemat Rp 48 Triliun! Pemerintah Percepat B50 Mulai Juli 2026, Stok BBM Nasional Aman Terkendali!
Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES) Surya Darma juga menilai kalau penerapan B50 per 1 Juli merupakan langkah progresif yang menempatkan Indonesia sebagai pelopor penggunaan biofuel skala besar di dunia. Selama ini Indonesia masih mengimpor sekitar 300 ribu barel solar per hari yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.
Namun, di balik optimisme tersebut, ICRES mengingatkan, adanya tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku sawit dalam jangka panjang. Berdasarkan proyeksi industri, kebutuhan crude palm oil (CPO) untuk memenuhi program B50 diperkirakan melonjak menjadi sekitar 16 juta ton per tahun atau meningkat dari sekitar 13 juta ton pada masa implementasi B40.
"Mengingat produktivitas sawit domestik cenderung stagnan, peningkatan serapan dalam negeri ini otomatis akan mengorbankan volume ekspor CPO," ujar Darma.
Baca Juga: RI dan Jepang Sepakati Kerja Sama Uji dan Standardisasi Bahan Bakar E10-B50
Ancaman Deforestrasi
Ahli hutan dari Pusat Riset Ekologi dan Etnobiotani BRIN Lutfy Abdulah mengingatkan pula soal ancaman deforestrasi dampak penerapan B50 yang harus dimitigasi sejak saat ini. “Jangan sampai penanaman sawit merembet ke kawasan hutan lindung dan hutan konservasi,” katanya di Kantor Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kota Bogor, Jumat (26/6).
Di satu sisi, B50 dapat mengurangi emisi. Namun, jika dari hulu bahan bakunya tidak dikontrol, kebijakan B50 bisa merusak biodiversitas Indonesia. "Anak cucu kita kan berhak merasakan hutan juga," katanya.
Baca Juga: Pemerintah Ngebut ke B50, Pakar Ingatkan Harga Sawit Bisa Meledak, Fiskal Tertekan
Menurut Darma, penghematan yang diperoleh dari pengurangan impor BBM harus dikembalikan untuk memperkuat fondasi energi nasional.
Tanpa investasi baru pada sektor energi terbarukan dan peningkatan produktivitas sawit rakyat, Indonesia justru berisiko menghadapi masalah baru beberapa tahun ke depan.
Adaptasi Sehari-hari
Sementara itu, Peneliti Utama di ITB dan Guru Besar di Universitas Pertamina Prof. Iman Kartolaksono Reksowardjojo mengganggap kalau kebijakan penerapan B50 sebagai lompatan besar. "Di Eropa baru sekitar 7 persen (campuran biodiesel)," katanya.
Begitu pun di Amerika Serikat, campuran biodiesel masih sekitar 7 sampai 10 persen. Lalu di Malaysia sekitar 20 persen.
Dengan estimasi produksi CPO Indonesia yang mencapai 50 juta ton per tahun, keperluan untuk B50 sekitar 20 juta ton per tahun. Masyarakat, lanjut Iman, otomatis juga harus beradaptasi untuk menggunakan B50 dalam kehidupan sehari-hari.
“Secara komposisi kimia tidak ada perbedaan yang signifikan. Hanya, untuk biodiesel ada kandungan oksigen,” terangnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat biodiesel tidak boleh disimpan dalam waktu lama. Dia mencontohkan, pada minyak kelapa sawit yang sudah lama muncul bau tengik.
Dari Surabaya, pakar konversi energi ITS Prof. Bambang Sudarmanta memperkirakan, pemerintah bisa menghemat konsumsi solar berbasis fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun kalau B50 diterapkan. “Serta mampu menghasilkan potensi penghematan devisa hingga sekitar Rp 48 triliun,” kata Bambang kepada Jawa Pos Jumat (26/6).
Namun, dia memberikan sejumlah catatan sebelum penerapan B50 dilakukan secara masif. Di antaranya mengenai perbedaan karakteristik B50 dengan solar pada umumnya.
Kondisi tersebut dapat memengaruhi proses penyimpanan, distribusi, sistem bahan bakar, proses pembakaran, performa mesin, durabilitas komponen, kebutuhan perawatan, hingga umur pakai kendaraan. Sorotan lainnya pada potensi penggunaan BBM yang lebih boros.
”Karena biodiesel ini nilai kalorinya lebih rendah, nanti dari sisi konsumsi itu juga kemungkinan agak lebih boros sedikit,” papar Bambang.
Sedangkan dari sisi mesin, suhu pembakaran BBM B50 lebih tinggi dibandingkan bahan bakar solar. Hal tersebut dapat memicu kebocoran maupun kerusakan pada bagian karet selang hingga pompa bahan bakar.
Untuk mengantisipasi, Bambang menekankan, pentingnya persiapan yang komprehensif dari aspek hulu hingga hilir serta sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Termasuk menjamin ketersediaan bahan baku, harmonisasi biodiesel ber-SNI, penguatan infrastruktur pencampuran dan distribusi, penyusunan prosedur operasi dan perawatan. Juga, pengujian performa, emisi, durabilitas, kendala mesin, serta sosialisasi, edukasi, maupun monitoring implementasi.
Dari sisi pengguna, Bambang memaparkan, implementasi B50 tidak perlu menimbulkan kekhawatiran selama kendaraan telah dinyatakan kompatibel. Namun, tetap perlu meningkatkan kedisiplinan dalam perawatan preventif kendaraan.
“Seperti pemeriksaan fuel filter, oli mesin, sistem bahan bakar, dan sistem pendingin sesuai jadwal servis,” katanya. (bry/wan/leh/ttg/JPG/r3)
Editor : Redaksi Lombok Post Online