LombokPost - Pemerintah menyiapkan strategi baru untuk memacu inklusi keuangan sekaligus memperluas penerimaan negara. Langkah tersebut akan diwujudkan lewat pembagian telepon seluler pintar atau smartphone secara gratis, lengkap dengan rekening perbankan digital bagi masyarakat.
Rencana tersebut diproyeksikan menyasar seluruh warga negara Indonesia (WNI) berusia 17 tahun ke atas yang belum tersentuh layanan perbankan (unbanked). Lewat skema ini, aliran bantuan sosial (bansos) ke depan tidak lagi diserahkan secara tunai, melainkan ditransfer langsung ke rekening ponsel masing-masing penerima.
Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, membeberkan arah kebijakan ini saat berbicara dalam forum Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 pada Selasa (13/10/2026). Ia menekankan bahwa pencatatan digital menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang selama ini belum terjangkau sistem formal.
"Setiap warga negara akan diberikan ponsel dengan rekening digital, semua dana akan ada di sana, akan dikirim ke rekening masing-masing, dan di sinilah pemerintah berharap untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan," kata Hashim.
Menurut adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini, transformasi digital pada penyaluran bansos bakal membuka peta aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih transparan. Aktivitas transaksi yang terekam sistem perbankan diyakini mampu mendongkrak penerimaan negara secara berkelanjutan.
Baca Juga: Lewat KPBU, Penerangan Jalan KLU Ditarget Tuntas Setahun
"Jadi salah satu cara untuk mendapatkan ini dan untuk benar-benar menyerap dan mengumpulkan pendapatan dari ekonomi abu-abu adalah dengan digitalisasi," tutur Hashim.
Berdasarkan data Bank Dunia yang dikantongi pemerintah, saat ini masih ada sekitar 30 persen penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening bank. Menindaklanjuti kondisi tersebut, rapat kabinet telah menugaskan dua bank pelat merah, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), guna memfasilitasi pembukaan rekening massal tersebut.
Program pembukaan rekening perdana gratis ini ditargetkan mulai berjalan efektif pada awal 2027 mendatang. Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran inisiatif ini mencapai Rp 3,8 triliun, di mana setiap rekening baru nantinya akan langsung dibekali saldo awal senilai Rp 50.000.
Kendati peta jalannya telah dipaparkan, implementasi pembagian ponsel pintar serta pembukaan rekening digital ini masih membutuhkan perincian regulasi lebih lanjut. Pemerintah masih harus mematangkan mekanisme teknis penyaluran, kriteria penerima manfaat, kesiapan anggaran, hingga tahapan eksekusi di lapangan.
Editor : Lalu Mohammad ZaenudinSumber : Kontan