MATARAM-Tanpa data valid penanganan bencana bisa kacau balau. Penanganan korban bisa amburadul. Distribusi bantuan juga bisa tidak tepat sasaran dan tumpang tindih. Karena itu, dibutuhkan satu data terpadu kebencanaan yang menjadi rujukan semua pihak.
”Di awal (gempa), kita amburadul bekerja dengan tidak ada data yang baik,” kata Kepala Pelaksana BPBD NTB H Ahsanul Khalik saat membuka lokakarya pengembangan SOP satu data kebencanaan NTB di Hotel Aruna Senggigi, kemarin (19/5).
Bila tidak ada data yang valid dan jadi rujukan bersama, pemerintah sulit melakukan kontrol terhadap penanganan korban di lapangan. Karena itu, pemerintah harus memiliki data yang jelas agar penanganan korban bencana terukur dan tepat sasaran.
Ia menyambut baik program NTB satu data kebencanaan tersebut. Menurutnya, tidak hanya BPBD, semua pihak berkepentingan terhadap program NTB satu data. Bagi BPBD, program satu data sangat penting. Sebab data berkaitan erat dengan upaya penanganan bencana. Mulai dari mitigasi hingga penanganan korban pascabencana.
Dengan data yang jelas, perencanaan program BPBD menjadi lebih tepat dan betul-betul bermanfaat. Khalik sangat mendukung program satu data kebencanaan yang disusun NGO International Organization for Migration (IOM). ”Mudahan ini segera terealisasi,” katanya.
Koordinator Program Displacement Tracking Matrix IOM Lalu Atikdar Firman Hakim menjelaskan, NTB satu data kebencanaan lahir dari keinginan pemprov memiliki satu data kebencanaan yang jadi rujukan semua pihak. Hal itu ditangkap IOM. Setelah banyak berdiskusi, workshop yang difasilitasi UNDP terbentuklah konsep NTB satu data kebencanaan.
Konsep itu belum terbentuk secara resmi, tetapi draf pembentukan kelompok kerja untuk NTB satu data bidang kebencanaan sudah final. Ditargetkan Agustus mendatang sudah rampung. Sebelum ditindaklanjuti, perlu disiapkan hal-hal pendukung, seperti SOP mereka bekerja, siapa yang bekerja dan seterusnya. ”Itu yang kami bahas hari ini,” katanya.
Selama ini banyak sekali data bencana. Semua lembaga punya data yaang berbeda, dengan metode pendataan yang berbeda. Kemudian hasil yang berbeda, dan semua rilis resmi. ”Semua menyatakan datanya resmi. Tetapi ketika diperiksa, hasilnya beda-beda,” katanya.
Dengan adanya NTB satu data kebencanaan, data itu resmi milik pemerintah dan menjadi rujukan semua pihak. Sehingga lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, dan media bisa mengutip data dengan valid. ”Sistem masih diskusikan dari level mana kita akan mulai,” katanya. (ili/r5)
Editor : Administrator