Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

Baiq Farida • Senin, 28 September 2020 | 15:21 WIB
Ilustrasi Pekerja
Ilustrasi Pekerja
MATARAM-Pemprov NTB diminta mengambil alih pendistribusian bantuan beras bagi keluarga kurang mampu. Jika pembagian masih lelet seperti saat ini, warga akan sangat dirugikan. ”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Penyaluran bantuan beras bagi 339.588 keluarga penerima manfaat (KPM) di NTB tersendat-sendat. Harusnya, per 25 September penyaluran beras untuk Agustus dan September tuntas. Sayangnya, realisasi pendistribusian baru 31,41 persen. PT DNR selaku transporter yang ditunjuk Kementerian Sosial (Kemensos) tidak mampu bekerja sesuai target.

Belum jelas apa kendala yang dihadapi PT DNR. Saat dikonfirmasi Lombok Post, perusahaan tersebut belum memberikan keterangan apa pun. ”Saya lihat problemnya di transporter itu,” lanjut Akhdiansyah.

Sebelum menunjuk pihak ketiga, harusnya pemerintah pusat harus memperhatikan profesionalitas dan komponen kerja pada program tersebut. ”Maunya nangani masalah, eh malah bagian dari masalah,” kata politisi PKB itu.

Persoalan tersebut harus segera diatasi. Jika dari sisi aturan memungkinkan, tidak masalah Kemensos memberikan tugas kepada pemerintah daerah membagikan langsung. Sehingga pendistribusian lebih lancar. ”Karena situasinya sudah emergency, kalau nggak di-take over, masyarakat penerima bantuan semakin dirugikan,” katanya.

Apa pun caranya, pembagian bantuan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Bila pihak ketiga sudah tidak mampu, tinggal diganti. ”Jangan sampai masyarakat NTB rugi,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial NTB H Ahsanul Khalik mengatakan, pihaknya sudah melaporkan kondisi itu ke Kemensos. Baik laporan secara resmi maupun via telepon dan WhatsApp. ”Kami bersurat langsung,” katanya.

Terkait saran dewan agar pemprov mangambil alih pendistribusian beras, menurut Khalik tidak bisa. Sebab pendistribusian bantuan beras di seluruh Indonesia menggunakan pihak ketiga yang sudah dibayar pemerintah pusat. ”Ndak bisa. Mau ambil alih bagaimana?” katanya.

Satu-satunya cara, pemprov melaporkan ke pusat. Dengan harapan pihak ketiga segera membagikan ke masyarakat dan angka kemiskinan bisa ditekan.

Hingga 26 September, bantuan beras sudah dibagikan kepada 106.650 KPM atau 31,41 persen dari total penerima 339.588 KPM se-NTB. Artinya 232.938 KPM belum menerima. Jika dibandingkan data sebelumnya 18,57 persen, perubahan tidak signifikan. Sebab target semestinya sudah 100 persen di akhir September.

Bantuan sosial beras dari Kemensos RI tersebut merupakan bantuan tambahan dari pusat untuk mengurangi dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19. Bantuan dibagikan selama tiga bulan, dari Agustus-Oktober.

Masing-masing KPM menerima  15 kilogram (kg) per bulan. Pembagian tahap pertama, diberikan untuk jatah dua bulan sekaligus Agustus-September sehingga tiap keluarga menerima 30 kg. Bulan berikutnya masing-masing mendapatkan 15 kg.

Bulog NTB sendiri telah menyiapkan 15 ribu ton lebih untuk bantuan tersebut. Beras tersedia di masing-masing gudang penyimpanan Bulog di NTB. Namun belum bisa cepat dibagikan ke warga. (ili/r5)

  Editor : Baiq Farida
#KPM #distribusi #bantuan beras #keluarga kurang mampu