Madani menyebut banyak pelanggaran yang terjadi di luar kawasan hutan. Salah satunya terkait bangunan yang berdiri di bukit-bukit di kawasan Senggigi, dengan kemiringan tertentu. Kondisi tersebut berdampak besar terhadap lingkungan.
Banjir di kawasan wisata Senggigi, tepat seminggu lalu, tak lepas dari keberadaan vila-vila di atas bukit. Membuat lahan yang seharusnya menjadi daerah resapan air, tak berfungsi dengan maksimal. ”Ada banyak bangunan. Sehingga resapan air kurang,” tuturnya.
Meski begitu, terkait dengan penertiban maupun izinnya, Madani menyebut bukan merupakan kewenangan Dinas LHK. Itu menjadi ranah pemerintah desa maupun kabupaten. Kecuali bangunan yang berada di dalam kawasan hutan. ”Kalau di kawasan kita, baru ranahnya dinas,” kata Madani.
Soal dugaan pelanggarannya karena bangunan berada di kemiringan bukit, Madani enggan mengomentarinya. Apalagi kajian analisa dampak lingkungan (Amdal) bukan diperoleh dari Dinas LHK NTB. ”Yang buat Amdal kan LH (dinas LHK) kabupaten,” ujarnya.
Sementara itu, Pemkab Lobar menyebut penyebab banjir berasal dari drainase yang tidak mampu menampung debit air. ”Tidak sepadan dengan cakupan drainase itu,” kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lobar H Saepul Ahkam.
Setelah banjir pekan lalu, ia menyebut Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) serta DLH Lobar langsung bergerak. Alat berat diturunkan untuk mengeruk endapan lumpur yang turun dari bukit.
Kondisi tersebut berdampak langsung untuk sektor pariwisata. Apalagi banjir kemarin merupakan yang terparah dari banjir-banjir sebelumnya. ”Kita akan carikan solusi ke depannya,” cetusnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Senggigi Suhermanto mengatakan, pembangunan drainase Kawasan Senggigi harus benar-benar dipikirkan dengan matang. Karena yang jadi korban masyarakat dan usaha yang ada di daerah itu.
Apalagi, lanjutnya, curah hujan yang tinggi selama empat jam membuat debit air meningkat. "Kalau banjir sampai merusak properti usaha, bisa menimbulkan masalah lain ke depan,” jelasnya.
Problem vila di bukit kawasan Senggigi sudah akut. Meski ditengarai tanpa izin dan menyalahi aturan, pemkab tak kunjung melakukan penertiban. Dari sejumlah sumber, terdapat sekitar 10 hektare lebih lahan berada di perbukitan yang dialihfungsikan untuk pembangunan vila.(dit/r5)
Editor : Baiq Farida