Itu tergambar dari tren capaian program Monitoring Centre for Prevention (MCP) tahun 2020. MCP merupakan tolok ukur yang dibuat KPK untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem, regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.
"Tren pencapaian MCP di NTB berada di atas angka rata-rata nasional yaitu sebesar 76 persen. Sedangkan capaian MCP nasional berada pada angka 64 persen," ungkap Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di NTB di Golden Palace Hotel Mataram, Senin (28/6/2021).
Rakor ini dihadiri Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah, dan seluruh bupati/wali kota se-NTB.
Dengan capaian itu, menurut Lili, Provinsi NTB berhasil menjaga komitmen bersama dalam mewujudkan daerah yang bersih dari tindakan pidana korupsi. Sehingga Provinsi NTB ke depannya, diharapkan menjadi daerah yang memberikan contoh baik kepada daerah-daerah lain untuk meminimalisasi terjadinya tindak korupsi.
Sementara itu, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah mengakui, upaya ini tidak terlepas dari kerja sama pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota di NTB. Saran dan dukungan yang terus diperkuat oleh jajaran KPK menjadi faktor penting dalam meminimalisasi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat itu.
"Alhamdulillah sejauh ini, kita terlepas dari kasus-kasus yang berkaitan dengan KPK," ungkap gubernur.
Doktor Zul sapaan akrabnya, mengakui bahwa tim pendamping KPK yang ada di NTB luar biasa hebatnya. Sehingga nuansa pencegahan yang dilakukan di NTB sangat terasa, artinya kerja sama semua pihak begitu hebat dalam upaya mewujudkan daerah yang lebih bersih lagi. (ewi/r1) Editor : Administrator